BangkaPos/

Ahok Ancam Laporkan PNS ke KPK

Basuki Tjahaja Purnama mengancam PNS DKI Jakarta yang terima gratifikasi dengan pidana pencucian uang.

Ahok Ancam Laporkan PNS ke KPK
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan sambutan pada peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bintaro Permai di Jl. Bintaro Permai III, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2015). Dalam sambutannya, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu ingin RPTRA tersebut dapat dijadikan gedung resepsi kawinan gratis. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengancam Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta yang terima gratifikasi dengan pidana pencucian uang

Hal tersebut disampaikan ketika melantik 1.042 pejabat di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2016).

Mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tidak hanya mengancam, tetapi juga memfasilitasi para PNS DKI untuk melapor ke KPK, bila terlanjur terima gratifikasi.

"Kalau yang sudah terlanjur terima uang, dijanjikan uang, hari Senin, saya akan minta staf saya ke KPK, untuk melaporkan gratifikasi." katanya.

"Kalau bapak-ibu tidak memanfaatkan itu dengan baik, jangan salahkan saya kalau sampai terjadi sesuatu, jangan bilang sudah lapor saya, jangan bilang salah paham maksud saya, nggak ada urusan ini," katanya.

"Bapak-ibu akan kita pidana dan akan kita kenakan tindakan pidana pencucian uang," tambahnya dengan nada mengancam.

Mantan Bupati Belitung Timur itu curiga, ada uang gratifikasi yang mengalir ke para PNS DKI pascatutup buku, khususnya dalam soal pembelian lahan.

"Biasanya, kalau saya tahu pola-pola mereka, kan abis tutup buku bayar-bayar kan siapa tahu ada uang gratifikasi," katanya.

"Karena pembelian lahan itu saya curiga, mana mungkin sih beli lahan gitu susah?" tambahnya dengan nada jengkel.

Sebagaiaman diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melantik 1.042 pejabat baru, dengan rincian 817 eselon IV, 219 eselon III, dan 6 eselon II.

Enam di antaranya pejabat eselon II, yakni Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, dan Catur Laswanto sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selain itu, Sopan Adriyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Yayan Yuhana sebagai Kepala Biro Hukum, Subagyo sebagai Wakil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Suriyanto sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help