PAD Retribusi Minol 2015, Di Pangkalpinang Hanya Rp 19 Juta

Setelah mendengarkan pandangan delapan fraksi DPRD Kota Pangkalpinang dalam rapat Paripurna yang digelar, Senin (11/01/2016), empat raperda

PAD Retribusi Minol 2015, Di Pangkalpinang Hanya Rp 19 Juta
dok. bangkapos.com
Rapat Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Kota Pangkalpinang, soal empat raperda yang diajukan Pemkot Pangkalpinang, Senin ( 11/01/2016).

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Setelah mendengarkan pandangan delapan fraksi DPRD Kota Pangkalpinang dalam rapat Paripurna yang digelar, Senin (11/01/2016), empat raperda yang diajukan oleh Pemkot Pangkalpinang, resmi dilanjutkan dan dibahas untuk menjadi Perda.

Dalam rapat paripurna tersebut, berbagai catatan menjadi perhatian fraksi di DPRD Kota, bahkan salah satu raperda yakni raperda tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol (Minol) menjadi sorotan keras dari fraksi PPP yang menolak keras, adanya peredaran minol di Pangkalpinang.

Melalui juru bicara fraksi PPP, Herry F Norven mengatakan pihaknya menolak keras peredaran minol di kota Pangkalpinang, bahkan mereka mengibaratkan hal tersebut, seperti syair lagu Rhoma Irama dengan judul Mirasantika.

"Apabila draf ini dilanjukan ketingkat pembahasan kami Fraksi PPP meminta kepada Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang melibatkan seluruh pemegang kepentingan mulai dari tokoh masyarakat, Pemuka Agama, para ulama, akademisi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, ormas-ormas lainnya. karena ini adalah sebuah persoalan yang sangat serius dan sangat Penting. Harapan kita nantinya tidak ada lagi permasalahan dan perdebatan dikemudian hari, sehingga keputusan yang kita ambil nanti betul betul sebuah kesepakatan kita bersama yang dapat kita pertanggung jawabkan bersama," ucap Herry.

Ditambahkan Ketua Fraksi PPP, D. M Amir Gandhi, penolakan mereka, juga ditinjau dari segi ekonomis dan bisnis, dimana PAD Kota Pangkalpinang, dari sektor retribusi dan izin tempat penjualan minuman beralkohol sangat minim, di 2015 saja retribusi izin minol hanya Rp 19 juta.

" Melihat sisi ekonomis ini, jelas sangat merugikan pemerintah Kota Pangkalpinang, didabndingkan dampak Minol terhadap generasi Emas Pangkalpinang. Sedangkan dari sisi hukum, saat ini, fraksi PPP dan PKS di DPR RI, sedang mengajukan RUU inisiatif pelarangan minuman beralkohol, saat ini, RUU tersebut, sudah masuk dalam tahapan pembahasan di Panja DPR RI. Sehingga jangan sampai Perda ini, nanti tidak maching dengan RUU yang apabila disetujui disyahkan menjadi UU," ucap Gandhi.

Untuk diketahui, dalam rapat paripurna, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Marsyahbana didampingi pimpinan DPRD lainnya, Azmi Hidayat, dan juga dihadiri Wakil Walikota Pangkalpinang, Sopian ini, mendengarkan pandangan fraksi soal empat raperda yang diajukan oleh Pemkot Pangkalpinang.

Adapun empat raperda yang diajukan untuk dibahas menjadi Perda ini, yakni Raperda tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol (Minol). Kedua, raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kota pangkalpinang nomor 08 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Ketiga, raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kota pangkalpinang nomor 10 2010 tentang pajak restoran.
Dan keempat raperda tentang penyertaan modal pemerintah kota pangkalpinang pada perusahaan daerah air minum kota pangkalpinang.

Menangapi masukan dan catatan dari delapan fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang, Sopian mengaku akan menjadi masukan buat mereka dalam pembahasan raperda kedepan.

" Apapun yang menjadi catatan akan menjadi masukan buat kita, dalam pembahasan secara bersama-sama," ucapnya.

Dikatakan Sopian, adapun pengajuan rancangan perda tentang pengendalian, dan pengawasan terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, bertujuan untuk menyesuaikan dengan perpres nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol (lex superior) dimana perda 14 tahun 2011 tentang pengadaan, peredaran, penjualan pengawasan minuman beralkhol dan pengendalian minuman beralkohol sudah tidak up to date dengan aturan yang lebih tinggi.

Dan terjadi perkembangan di dalam dinamika masyarakat yang begitu cepat, sehingga perda sering tertinggal di belakang.
Sedangkan secara sosiologis, pengajuan rancangan perda ini, bertujuan untuk melindungi kesehatan, ketentaraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minol.

Penulis: zulkodri
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved