Terpidana Korupsi Jaring Apung Kabur, Kajari Sebut Kewenangan Kejati

Agus Nurjaman (AN), pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi Bangka Belitung sampai saat ini kabur

Terpidana Korupsi Jaring Apung Kabur, Kajari Sebut Kewenangan Kejati
bangkapos.com/dok
Kepala Kejari. (Kajari) kota Pangkalpinang, Samsudin SH MH

Laporan Wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Agus Nurjaman (AN), pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi Bangka Belitung sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, padahal AN  bakal dieksekusi kejaksaan (Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung).

Terkait putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia baru-baru mengabulkan kasasi yang diajukan pihak Kejati Babel terhadap putusan Pengadilan Negeri (Tipikor) Pangkalpinang yang memvonis bebas AN dalam perkara kasus korupsi proyek keramba jaring apung (KJA) di Pulau Sebungkuk, Kabupaten Belitung tahun 2008.

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang ketika dikonfirmasi terkait kabar menyebutkan terpidana korupsi (AN) proyek KJA saat ini kabur justru tak menyangkal.

Kepala Kejari (Kajari) Pangkalpinang, Samsudin SH menegaskan jika pihaknya sifatnya hanya membantu pihak Kejati Babel dalam mencari terpidana diduga kabur tersebut (AN).

"Itu kewenangan pihak Kejati ya (Kejati Babel--red) kita hanya sifatnya untuk administrasinya saja," kata Samsudin ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/3/2016).

Sebelumnya Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Babel, Ariefsyah Mulia Siregar SH sempat mengatakan jika dalam eksekusi terpidana korupsi itu (AN) dilimpahkan oleh pihaknya kepada pihak Kejari Pangkalpinang.

Seperti dilansir dalam harian ini sebelumnya disebutkan terkait kasus dugaan korupsi Pengadaan Kerambah Jaring Apung tahun 2008 di Pulau Sebungkuk Kab Belitung itu, mantan Kepala Bidang Kelautan & Pengawasan Dinas Kelautan & Perikanan (DKP) Provinsi Babel selaku panitia lelang.

Kepala DKP Babel, Yulistyo, dalam proses lelang terungkap adanya pemalsuan tanda tangan panitia lelang pada berita acara pemeriksaan barang dikarenakan adanya perintah dari Yulistyo, bahkan kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 244 juta.

Dalam perkara itu pula diduga sempat melibatkan sejumlah PNS di intansi terkait (DKP Provinsi Babel). Selain itu dalam perkara ini pun sedikitnya empat terdakwa lainnya yakni Arief Harmein alias Indra, Herman Supriatna, Wiyadi Andi selaku kontraktor dan Damadi PNS. Perkara ini pun sempat disidangoleh anggota majelis hakim Albertina Ho yang diketuai oleh Arta Silalahi SH, dan hakim ad-hoc Medi Syahrial Alamsyah.

Kasus ini pun akhirnya terkuat lantaran dalam proses lelang terungkap adanya pemalsuan tanda tangan panitia lelang pada berita acara pemeriksaan barang dikarenakan adanya perintah dari Yulistyo. Kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 244 juta.

Namun saat persidangan selanjutnya diketuai oleh Sutaji SH dengan anggota majelis hakim lainnya yakni Rios Rahmanto SH dan Medi Sjahrial Alamsyah SH justru memvonis bebas Agus Nurjaman. Kasus tersebut diputus bebas oleh ketua majelis hakim, Sutaji SH, saat persidangan Kamis (5/3/2015). Dalam perkara tipikor nomor 38/PIDSUS/TPK/PN.Pgp sebelumnya Agus Nurjaman dituntut dua tahun kurungan penjara oleh JPU yakni Insyayadi SH.

Penulis: ryan augusta
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved