Jangan Harap Jadi Honda, Masa Kerja Tenaga Kontrak Dinkes Hanya Satu Tahun

Surtam menegaskan jangan ada harapan bahwa tenaga kontrak tersebut akan diangkat sebagai tenaga honorer daerah.

Jangan Harap Jadi Honda, Masa Kerja Tenaga Kontrak Dinkes Hanya Satu Tahun
Bangkapos.com/dok
Surtam A Amin 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bangka Surtam A Amin menyebutkan seleksi tenaga kontrak untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka bukan urusan BKPP Kabupaten Bangka tetapi internal Dinkes Kabupaten Bangka.

"Penerimaan tenaga kontrak dinkes adalah tenaga yang disebut dengan outsourching, jadi dia kegiatan untuk satu kegiatan tertentu di dinas kesehatan. Itu internal dinas kesehatan," ungkap Surtam kepada bangkapos.com di Kantor Bupati Bangka, Kamis (10/3/2016).

Pihaknya hanya mendapat tembusan pengumuman dimana penerimaan tenaga kontrak tersebut terbuka bagi warga Kabupaten Bangka saja.

"Jadi tidak terbuka bagi kabupaten lain dan dengan persyaratan yang hampir sama dengan persyaratan PNS karena diminta tenaga itu betul-betul berkualitas," kata Surtam.

Menurutnya masa kerja tenaga kontrak tersebut hanya selama satu tahun. Jika tenaga mereka masih dibutuhkan oleh Dinkes Kabupaten Bangka karena belum memiliki tenaga definitif maka kontrak kerja mereka bisa diperpanjang.

"Ini mutlak hanya berlaku untuk satu tahun anggaran. Seandainya masih ada anggaran tahun depan dan dinas kesehatan masih memerlukan tenaga itu bisa saja mereka diperpanjang kontraknya tetapi ini sangat berbeda dan sangat jelas dia betul-betul tenaga kontrak setahun," jelas Surtam.

Namun ia menegaskan jangan ada harapan bahwa tenaga kontrak tersebut akan diangkat sebagai tenaga honorer daerah (honda).

"Jangan ada harapan mereka diangkat sebagai tenaga honorer. Jadi dia bukan tenaga honorer yang akan menjadi kategori tiga, kategori empat dan seterusnya. Jadi tidak ada," tegas Surtam.

Ia mengatakan tahapan seleksi tenaga kontrak ini sangat ketat untuk seleksi administrasi saja berdasarkan nilai ijazah untuk lulusan SLTA atau IPK untuk lulusan perguruan tinggi.

"Itu terbuka, jadi silahkan lihat mengapa misalnya yang berhak mengikuti tes tahap berikutnya nilai-nilai yang tertinggi sesuai peraturan yang dibuat. Ini tidak ada kaitannya untuk calon PNS atau honorer dan sebagainya," tegas Surtam.

Penulis: nurhayati
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved