Pemerintah Dituding Tak Adil Naikkan Iuran BPJS

Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden tentang kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah Dituding Tak Adil Naikkan Iuran BPJS
http://cdn-2.tstatic.net

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

BACA: Seremnya, Burung di Belitung Ini Dikenal Sebagai Pembawa Kabar Musibah

Berdasarkan perpres ini, iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) naik.

Dalam perpres yang ditetapkan pada 29 Februari 2016 itu dinyatakan bahwa iuran JKN untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Rp 23.000 per orang per bulan. Besaran iuran ini juga berlaku bagi PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN.

BACA: Uniknya Pisang Bu As, dari Sela Daunnya Muncul 6 Tandan Buah

Kemudian iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) juga naik, yaitu iuran PBPU kelas III Rp 30.000, kelas II Rp 51.000, dan kelas I Rp 80.000. Pada peraturan sebelumnya, iuran PBPU kelas III Rp 25.500, kelas II Rp 42.500, dan kelas III Rp 59.500. Adapun iuran untuk peserta PBI di aturan sebelumnya sebesar Rp 19.225 per orang per bulan.

BACA: 5 Trik Seksi Ini Membangkitkan Gairah Bercinta Anda

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat, hadirnya Perpres No 19/2016 tersebut mengejutkan karena besaran iuran peserta JKN mandiri (PBPU) dalam perpres itu ditentukan tanpa melalui pembahasan yang melibatkan para pemangku kepentingan.

BACA: Bawa Brankas Berisi Rp 95 Juta, Senyuman Pencuri Ini 'Tertinggal' di CCTV

Selain itu, besaran iuran yang ditetapkan dalam perpres itu tidak memenuhi unsur gotong-royong, ada ketidakadilan. Kenaikan iuran PBI tidak signifikan seperti kenaikan iuran PBPU. Seharusnya besaran iuran PBI sama dengan iuran kelas III PBPU, yakni Rp 30.000 per orang per bulan, bukan Rp 23.000 per orang per bulan seperti sekarang. "Kebanyakan peserta PBPU juga kurang mampu," ujar Timboel, Jumat (11/3), di Jakarta.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved