Pemkab Bangka Raih Penghargaan dari Ombudsman RI

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung memberikan penghargaan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah

Pemkab Bangka Raih Penghargaan dari Ombudsman RI
Dok:Humas Pemkab Bangka
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung Jumli Jamaludin bersama Wakil Bupati Bangka Rustamsyah didampingi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, berfoto bersama, Rabu (16/3/2016) usai menyerahkan penghargaan dari Ombudsman RI.

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung memberikan penghargaan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam kepatuhannya memenuhi standar pelayan publik.

SKPD kabupaten Bangka yang ditetapkan Ombudsman RI mendapatkan nilai kepatuhan tinggi ( zona hijau ) yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Penyerahan penghargaan dilakukan Ketua Ombudsman RI Perwakil Bangka Belitung Jumli Jamaludin, Rabu (16/3) di OR Bina Praja Kantor Bupati Bangka.

Piagam penghargaan dari Ombudsman RI diterima Wakil Bupati Bangka Rustamsyah dan perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Ketua Ombudsma RI Perwakilan Bangka Belitung Jumli Jamaludin mengatakan, hasil observasi kepatuhan SKPD dan Unit Pelayanan Publik ( UPP ) di Pemerintah Daerah terhadap Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berkaitan dengan standar pelayanan.

"Hasil Observasi yang dengan nilai kepatuhannya tinggi dikualifikasikan dengan zona hijau, nilai kepatuhan sedang dikualifikasi zona kuning, sedang nilai kepatuhan rendah dikuallifikasi zona merah," jelas Jumli melalui rilis yang dikirimkan Humas PDE dan Santel Setda Bangka, Rabu (26/3/2016) kepada bangkapos.com.

Ia mengingatkan bagi SKPD yang mendapat zona hijau bisa dipertahankan bahkan dilakukan peningkatan, sedangkan untuk zona kuning dan merah diharapkan dapat memperbaiki sesegera mungkin, karena Ombudsman akan melakukan sepervisi atau monitoring terkait perbaikannya.

Untuk membantu SKPD dan UPP yang produk layanannya mendapatkan zona kuning dan merah, Ombudsman RI melalui Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung meminta Bupati Bangka mengintruksikan dan mendorong SKPD dan UPP Kabupaten Bangka untuk dapat mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik di Instasi pelayanan publik masing – masing sesuai amanah UU nomor 25 tahun 2009.

Wakil Bupati Bangka Rustamsyah mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pelaksanaan pelayanan publik seperti kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik, dan penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang diinginkan.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved