Ini Syarat Dukungan Bagi Calon Independen Jika Mau Ikut Pilkada

Pemerintah tidak merevisi syarat dukungan bagi calon independen dalam draf usulan revisi UU Pilkada yang diserahkan kepada DPR.

Ini Syarat Dukungan Bagi Calon Independen Jika Mau Ikut Pilkada
net
Ilustrasi 

 BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pemerintah tidak merevisi syarat dukungan bagi calon independen dalam draf usulan revisi Undang-undang (UU) Pilkada yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Karena oleh pemerintah syarat yang ada ini sudah tepat dan tidak perlu diperberat.

Revisi UU Pilkada merupakan usul inisiatif pemerintah yang akan dibahas dengan DPR pada masa sidang berikutnya.

"Dalam syarat calon independen itu saya lihat tetap. Jadi seperti yang berlaku 6-10 persen bagi calon perseorangan," kata Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman ketika ditemui di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Tapi, kata Rambe, syarat dukungan 6-10 persen itu bukan lagi menurut jumlah penduduk.

Namun, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi ialah 6-10 persen dukungan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tidak adanya perubahan syarat pencalonan calon perseorangan itu tertera dalam draf revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota dari pemerintah, yang sudah diterima sebelum reses lalu.

Dengan masuknya draf tersebut, kata politikus Golkar itu, komisi II akan mempercepat pembahasannya.

Apalagi targetnya revisi UU Pilkada ini bisa diberlakukan pada pilkada serentak 2017.

"Surpres, naskah akademik, usulan dari pemerintah sudah kita terima. Waktunya sangat terbatas, dari tanggal 6 sampai tanggal 29 April. Ini masanya untuk kita bahas," ujar Rambe.

Halaman
123
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved