Jampidsus Beberkan Soal Penangkapan Dua Jaksa

Jampidsus Arminsyah menyatakan keberatannya atas Operasi Tangkap Tangan (KPK) kepada dua jaksa di Kejati Jabar.

Jampidsus Beberkan Soal Penangkapan Dua Jaksa
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ilustrasi: Petugas KPK menunjukkan barang bukti yang diperoleh dari operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016). Dalam OTT itu KPK berhasil menangkap dua orang dari PT Brantas Abipraya dan satu orang pihak swasta serta barang bukti 148.835 USD yang diduga sebagai suap guna menghentikan penanganan kasus PT Brantas Abipraya di Kejati DKI Jakarta. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah menyatakan keberatannya atas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) kepada dua jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Selain karena tindakan dari KPK dinilai menyalahi prosedur yang ada, Arminsyah mengatakan penyegelan menghambat proses penuntutan pada kasus dugaan korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Subang, Jawa Barat.

"Kasusnya jelas itu akan tuntutan. Mau baca tuntutan, sehingga gara-gara disegel penuntutan terhalang," kata Arminsyah di depan Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (11/4/2016).

Arminsyah bahkan membantah pemberian sejumlah uang kepada dua jaksa penuntut umum untuk mempengaruhi pemberian tuntutan.

"Itu gak ada urusannya. Penuntutan yah penuntutan," katanya.

Kasus dugaan korupsi BPJS Subang yang berada dalam penanganan bagian pidana khusus Kejati Jawa Barat, sedianya memasuki tahap penuntutan di pengadilan pada Senin (11/4).

Namun, setelah berlangsungnya OTT dan penyegelan oleh KPK, tahapan tersebut tertunda.

Meski demikian, Arminsyah tidak menyebutkan secara jelas fungsi ruangan yang disegel KPK, sehingga berpengaruh pada penuntutan.

Terkait tanggapan Kejaksaan Agung atas dugaan adanya kesalahan prosedur KPK, Jampidsus menyebut dia telah menghubungi Kajati Jawa Barat untuk meminta pengumpulan data.

"Kami sudah minta kejati untuk pool datanya, apakah betul ini prosedurnya tidak benar ? Ini kan negara hukum yah, tidak boleh semena-mena seperti itu," kata Arminsyah.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved