Anggota DPRD Sumut Banyak Tak Paham Bikin LHKPN

Kendati telah melewati batas, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mengaku belum melaporkaN LHKPN

Anggota DPRD Sumut Banyak Tak Paham Bikin LHKPN
Tribun Medan/Nanda Fahriza Batubara
Anggota DPRD Sumut Ruben Tarigan 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

BANGKAPOS.COM, MEDAN - Kendati telah melewati batas, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mengaku belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berbagai alasan diungkapkan para wakil rakyat. Mulai dari sistem pengisian formulir LHKPN yang dinilai rumit, hingga ada juga yang merasa rancu dengan statusnya untuk melaporkan LHKPN.

"Bulan lima mereka (KPK) akan kemari untuk sosialisasi pengisian folmulir. Banyak kawan-kawan yang tidak paham, sehingga sudah dijadwalkan bahwa KPK akan turun kemari dan memberikan sosialisasi teknik pengisian itu dengan target waktu selesai dilaporkan pada bulan tujuh. Sekarang saya belum lapor," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa memperingati hari jadi Provinsi Sumut, Jumat (15/4/2016).

Dua anggota DPRD Sumut lainnya, Indra Alamsyah dan Hanafiah Harahap juga mengaku belum melaporkan LHKPN.

Menurut Indra, pengisian formulir tidak rumit, namun diperlukan sosialisasi tentang teknik pengisian formulir tersebut.

"Sebenarnya bukan rumit, tapi kalau diajari atau disosialisasikan maka tidak ada yang rumit. Maka dari itu bulan lima nanti mereka (KPK) akan kemari," ujar Indra.

Sama seperti Indra, Hanafiah juga berpendapat bahwa untuk mengisi formulir LHKPN harus dipandu KPK agar terhindar dari kesalahan yang bisa terjadi saat pengisian formulir.

"Saya siap melaporkan, tapi itu kan perlu dipandu mengenai tata cara administratifnya," ujar Hanafiah.

Pandangan berbeda datang dari anggota DPRD Sumut lainnya, Aripay Tambunan. Menurut Aripay, statusnya sebagai anggota DPRD Sumut bukan termasuk wajib lapor LHKPN karena bukan merupakan pejabat negara.

"Saya waktu rapat koordinasi dengan KPK kemarin dengan tegas menanyakan apakah kami ini pejabat negara, atau bukan. Kalau pejabat memang harus melaporkan itu. Kalau kami?" tanyanya. (cr5/tribun-medan.com)

Editor: Hendra
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved