Jadi Gubernur DKI, Adhyaksa Dault Setuju Reklamasi, Tapi Pakai Konsep 123

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Adhyaksa Dault mengatakan sebenarnya tidak menolak reklamasi.

Jadi Gubernur DKI, Adhyaksa Dault Setuju Reklamasi, Tapi Pakai Konsep 123
Warta Kota/alex suban
Inilah suasana Pulau Reklamasi C dan D, di seberang Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Proyek reklamasi di pulau ini distop oleh Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani sampai terpenuhnya seluruh perintah yang diwajibkan kepada perusahaan termasuk melakukan perubahan dokumen dan ijin lingkungan. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Adhyaksa Dault mengatakan sebenarnya tidak menolak reklamasi.

Adhyaksa mewanti-wanti agar reklamasi yang dilakukan, sebagaimana di pantai utara Jakarta, dilaksanakan menggunakan konsep reklamasi 123 menggunakan pendekatan nasionalis relijius.

Konsep reklamasi 123 adalah mengutamakan kesetaraan. Reklamasi tidak hanya dibangun untuk kaum berduit saja.

"Membangun pulau reklamasi silahkan silahkan saja tapi prinsipnya harusya satu dua tiga. Tiap pengembang yang membangun dia bangun satu perumahan elite, kemudian membangun dua perumahan menengah tiga perumahan bawah. Jadi ada keseimbangan populasinya," kata Adhyaksa saat berbincang dengan wartawan di Plaza Senayan, Jakarta, Sabtu (14/5/2016).

Adhyaksa mengkritik keras konsep reklamasi yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, konsep tersebut sangat tidak berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat karena menggunakan pendekatan kapitalisme sekuler.

Pembangunan pulau reklamsi, kata Adhyaksa, dilakukan hanya untuk kawasan mewah.

"Jadi ada pemerataan. Singapura juga begitu kok. Kalau semuanya dibangun superblock itu namanya kapitalis sekuler," beber Adhyaksa.

Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga itu mengingatkan pembangunan reklamasi juga bisa menghilangkan identitas masyarakat setempat.

Misalnya kata dia, memindahkan kampung nelayan atau pasar ikan guna kepentingan reklamasi.

"Kenapa nggak dibikin desa nelayan? kalau semuanya direklamasi kemudian semua dibabat habis dibikin bangunan baru ya hilang identitas jati diri Jakarta. Bandar Jakarta kemana? nah ini perbedaannya," tutur dia.

Editor: Hendra
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved