KPK Minta Bantuan Mabes Polri Cari Sopir Sekretaris MA yang Kabur

saat ini keberadaan Royani sudah dapat diketahui. Namun, demi kepentingan pencarian, dirinya tak bisa menyampaikan dimana posisi pria

KPK Minta Bantuan Mabes Polri Cari Sopir Sekretaris MA yang Kabur
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2016). Nurhadi kembali diperiksa terkait kasus dugaan suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan Mabes Polri demi menemukan keberadaan Royani, sopir Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrachman.

Pasalnya, sampai saat ini, Royani belum berhasil dihadirkan untuk diperiksa.

"Sampai sekarang Tim KPK mencari dengan baik, kami minta juga bantuan dari Mabes Polri untuk mencari dan mudah-mudahan di doain saja," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/6/2016).

Menurutnya, saat ini keberadaan Royani sudah dapat diketahui. Namun, demi kepentingan pencarian, dirinya tak bisa menyampaikan dimana posisi pria yang telah dipecat sebagai pegawai MA beberapa waktu lalu itu.

"Kami tidak bisa bilang posisi. Nanti kalau dia tahu, kita tahu posisinya dia pindah ke tempat lain," katanya.

Laode menyebutkan, dari informasi yang berhasil pihaknya kumpulkan Royani selalu berpindah-pindah lokasi sejak menghilang saat akan diperiksa penyidik KPK. Namun, Syarif memastikan Royani masih berada di Indonesia.

"Ada beberapa informasi yang kita dapat masih ada di Indonesia, tapi dia move around, dia selalu berubah-ubah tempat," katanya.

KPK sendiri telah mencegah Royani untuk bepergian ke luar negeri. Surat permintaan pencegahan ke luar negeri itu telah dikirimkan KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 4 Mei 2016 lalu. Yuyuk memastikan Royani masih berada di Indonesia.

Royani dianggap penting oleh penyidik KPK lantaran diduga tahu banyak soal perkara suap pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari dua kali pemanggilan untuk diperiksa, Royani tak menggubris tanpa ada alasan. Dia juga telah dipecat MA.

Kasus pengurusan perkara ini terungkap dari operasi tangkap tangan. KPK mencokok Edy Nasution dan seorang swasta bernama Doddy Aryanto Supeno. Saat ditangkap, Edy menerima uang sebesar Rp50 juta dari Doddy. Diduga, sebelumnya juga telah ada pemberian dari Doddy ke Edy sebesar Rp100 juta.

Usai penangkapan itu, KPK langsung bergerak cepat untuk mengembangkan perkara. Mereka menggeledah sejumlah tempat, termasuk kantor dan rumah Nurhadi. KPK menemukan dan menyita uang dalam bentuk beberapa mata uang asing senilai Rp1,7 miliar.

Editor: Hendra
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved