Tipikor Polda Babel Incar Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Basarnas di Kace

Dari tiga kasus korupsi 'lama' yang kembali diangkat oleh Sub Tipikor Krimsus Polda Kep Bangka Belitung

Tipikor Polda Babel Incar Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Basarnas di Kace
Bangka Pos / Deddy Marjaya
AKBP Hendro Kusmayadi

Laporan Wartawan Bangka Pos Deddy Marjaya

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Dari tiga kasus korupsi 'lama' yang kembali diangkat oleh Sub Tipikor Krimsus Polda Kep Bangka Belitung baru satu perkara yang akan segera maju ke Jaksaan.

Tiga kasus yang kembali diangkat antara lain kasus pembebasan lahan Kantor Basarnas Provinsi Kep Bangka Belitung, Korupsi Alkes RSUP Soerkarno Hatta dan kasus Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bangka Selatan dengan tiga tersangka.

Kasubdit Tipikor Krimsus Polda Babel AKBP Hendro Kusmayadi mewakili Dirkrimsus Kombes (Pol) Pipit Rismanto Jum'at (10/6/2016) mengatakan berkas kasus yang akan segera diajukan kejaksaan adalah kasus Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bangka Selatan.

"Kasus lahan basarnas dan Alkes RSUP Soekarno Hatta masih dilakukan pemeriksaan saksi untuk Pupuk bersubsidi Senin ini diajukan ke Jaksa," ujar Hendro Kusmayadi.

Tiga kasus ini berpotensi merugikan negara milyaran rupiah antara lain pembebasan lahan kantor Basarnas di Kace Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka nilai proyeknya sebesar Rp 3,6 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1,8 milyar.

Pasalnya lahan yang luasnya 9.200 m2 atau tidak sampai 1 hektar tersebut dibebaskan dari lahan masyarakat dengan angka fantastis mencapai Rp 400.000 per meternya.

Padahal kawasan tersebut adalah lahan rawa-rawa. Bahkan pihak Tipikor Polda Babel telah mengumpulkan data bahwa kawasan tersebut NJOP nya hanya Rp 7.000 permeter.

Selanjutnya untuk kasus alat kesehatan RSUP Soekarno Hatta nilai proyek lenbih dari Rp 60 Milyar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 12 milyar.

Untuk kasus ini sempat menjadi sorotan masyarakat karena kasusnya sudah 3 tahun tanpa ada kejelasan.

Maka dari itu Tipikor Dit Krimsus Polda Babel kembali mengangkatnya untuk terus dilanjutkan kembali.

Sedangkan untuk kasus pupuk bersubsidi dengan nilai proyek Rp 3,6 milyar dengan jumlah kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1,2 milyar dan telah ada tersangkanya.

Kasus pupuk ini diduga adanya penurunan spek pupuk berubsidi. Tersangkanya antara lain Yd, Kt dan Mh.

"Sekali lagi kita tegaskan seluruh kasus korupsi yang adai di Tipikor Polda tidak ada yang dihentikan cuma memang perlu waktu yang lama karena penangaann kasus korupsi beda dengan pidana umum," kata AKBP Hendro Kusmayadi.(Die)

Penulis: deddy_marjaya
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved