Ombudsman Babel Menerima Banyak Keluhan Aktivasi Kartu BPJS Kesehatan

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung banyak menerima keluhan masyarakat

Ombudsman Babel Menerima Banyak Keluhan Aktivasi Kartu BPJS Kesehatan
bangkapos.com/dok
Jumli Jamaluddin

Laporan wartawan Bangka Pos, Iwan Satriawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA‎ -- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung banyak menerima keluhan masyarakat di Kabupaten dan Kota terutama terkait aktivasi pengaktifkan kartu BPJS kesehatan.

Pasalnya untuk pendaftaran baru peserta BPJS Kesehatan yang harus menunggu waktu 14 hari setelah terdaftar menjadi peserta, sedangkan masyarakat tersebut mau berobat dan tidak bisa ditunda berobatnya tetapi kartu BPJS tersebut tidak bisa digunakan walaupun sudah terdaftar sebagai peserta.

"Keluhan tersebut bukan hanya dikeluhkan masyarakat saja, akan tetapi juga dikeluhkan pihak Dinas terkait di suatu kabupaten. Keluhan tersebut diperoleh baik dari keluhan atau laporan masyarakat yang disampaikan di kantor Ombudsman RI Babel maupun pada saat Tim Ombudsman RI Babel melakukan kunjungan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan serta data-data dalam rangka kegiatan program sistemic riview (SR) di Kabupaten/Kota," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwaklilan Babel Jumli Jamaludin, Minggu (19/6).

Dari keluhan yang disampaikan kepada Ombudsman oleh pihak dinas terkait tersebut selalu yang disalahkan oleh masyarakat terutama terkait aktivasi pengaktifan kartu BPJS kesehatan sebagai pendaftaran baru peserta BPJS Kesehatan yang harus menunggu waktu 14 hari setelah terdaftar menjadi peserta, masyarakat tidak bisa berobat dengan kartu BPJS tersebut karena tidak bisa digunakan walaupun sudah terdaftar sebagai peserta dan harus menunggu sampai 14 hari baru bisa digunakan, sehingga masyarakat terpaksa harus mengeluarkan biaya sendiri, apalagi yang dikategorikan gawat darurat.

"Tidak hanya itu saja yang dikeluhkan, akan tetapi juga banyak dikeluhkan mengenai pasien peserta BPJS masih dipungut biaya oleh Rumah Sakit. Selain itu, juga disampaikan permasalahan kepada Tim Ombudsman bahwa pihak BPJS Kesehatan tidak melakukan sosialisasi bila ada peraturan baru terkait kepesertaan BPJS," ujar Jumli.

Keluhan lainnya adalah alur pelayanan yang diterapkan untuk kasus-kasus rujukan terlalu panjang, persyaratan untuk rekomendasi pengaktifan kartu bagi Pasien yang sudah dirawat di Rumah Sakit dan belum mempunyai kartu dirasa sangat ribet dan rumit sehingga dapat mempersulit bagi masyarakat, misalnya harus ada SKTM dari RT, Desa/Kelurahan, bukti pembayaran rekening listrik 900 watt. Bila yang mengurus tidak termasuk dalam KK dari Keluarga pasien maka harus surat kuasa pelimpahan dengan materai.

Bahkan, juga dikeluhkan masalah terkait pendaftaran baru peserta BPJS Kesehatan Kelas III mandiri yang syarat pendaftaran banyak menyebabkan waktu pelayanan menjadi lamban dan lama seperti SKTM dari RT, SKTM dari Kepala Desa/ Lurah, Rekening Listrik harus daya 900 watt, Rekening Bank, sementara hanya 3 bank yang baru terintegrasi dengan BPJS, kemudian yang mengurus pendaftaran baru peserta BPJS Kesehatan hanya bisa di wakili oleh orang yang namanya ada di Kartu Kelurga peserta yang mau melakukan pendaftaran baru, semestinya SKTM dari Kepala Desa/Lurah sudah cukup mewakili persyaratan pendaftaran sehingga menjadi lebih efsien dan cepat.

"Persoalan-persoalan yang masih terjadi sebagaimana fakta dilapangan sebaiknya pihak BPJS Kesehatan segera mencari solusi kebijakan terhadap aturan atau regulasi agar tidak menyulitkan bagi masyarakat. Kemudian melakukan edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung melalui petugas-petugas dilapangan," imbuh Jumli.

Dari pantauan Ombudsman di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang hak dan kewajibannya sebagai peserta PBJS Kesehatan. Dengan ketidaktahuan masyarakat tersebut sehingga masyarakat menerima layanan apa adanya. Bahkan masyarakatpun bingung mau komplin kemana, ataupun mau berbuat apa ketika menghadapi persoalan layanan yang mereka alami. Sehingga mereka mengikuti saja tanpa tahu harus berbuat apa.

Persoalan tersebut juga telah disampaikan oleh Ombudsman RI Babel maupun Ombudsman RI pusat serta dari peserta lainnya pada kesempatan acara Focus Group Discusian (FGD) yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2016 di Kantor Ombudsman RI yang dihadiri Para Narasumber, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) RI, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, dan dihadiri para peserta FGD tersebut termasuk Kepala Ombudsman RI Perwakilan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Provinsi Papua, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dan Provinsi Lampung. Diharapkan adanya perbaikan-perbaikan terkait permasalahan yang kerap terjadi.

Ombudsman RI Babel berharap permasalahan yang dikeluhkan masyarakat dan pihak Dinas terkait tersebut dapat menjadi perhatian pihak BPJS Kesehatan maupun semua pihak terkait agar bisa dipikirkan dan segera ditindaklanjuti untuk dilakukan solusinya, sehingga masyarakat bisa dengan mudah, cepat mendapatkan dan merasakan pelayanan yang sebaik-baiknya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Dalam rangka kegiatan sistemic riview (SR) yang sedang dilakukan Ombudsman akan terus mencari untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya di lapangan, dengan informasi dan data yang diperoleh dilapangan dengan harapan bisa sebagai bahan dan dasar kajian kebijakan publik nantinya dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas suatu layanan publik tersebut," pungkas Jumli.

Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help