5 Tahun PPN di Bangka Mati Suri, Begini Kata Gubernur dan Ketua DPRD Babel

GUBERNUR Bangka Belitung, Rustam Effendi mengaku belum mengetahui secara rinci seputar permasalahan PPN Sungailiat, Kabupaten Bangka.

5 Tahun PPN di Bangka Mati Suri, Begini Kata Gubernur dan Ketua DPRD Babel
Bangka Pos/*
Suasana di Dermaga Jelitik PPN Sungailiat. 

BANGKAPOS.com - GUBERNUR Bangka Belitung, Rustam Effendi mengaku belum mengetahui secara rinci seputar permasalahan PPN Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Saat dikonfirmasi Bangka Pos, belum lama ini, dia langsung menghubungi Sekda Bangka, Ferry Insani dan menegaskan bahwa persoalan itu menjadi wewenang pusat.

"Jadi gini kata beliau untuk pendalaman alur itu berada di kewenangan pusat karena ini menjadi bagian dari PPN, tetapi di depannya itu ada IUP PT Timah yang kerjasama dengan Pulo Mas. Kalau soal nelayan nanti kita akan konsultasikan dengan DKP, karena memang ranah pusat nanti kita akan lakukan koordinasi," kata Rustam.

Senada disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya yang meminta pemerintah untuk komitmen terhadap penanganan pascatimah. Ia menyebutkan pemerintah harus fokus pada sektor lainnya seperti perikanan dan perkebunan.

"Jadi begini kita minta agar pemerintah lebih komitmen untuk menghadapi pascatimah bukan berarti kita setuju pertambangan aktif, akan tetapi ada sebuah konsentrasi khsusus yang dilakukan pemerintah salah satunya adaah sektor kelautan yakni nelayan jika kondisi kehidupan nelayan terganggu ini akan mempengaruhi faktor ekonomi nelayan," kata Didit saat ditemui Bangka Pos di DPRD Provinsi Babel.

Didit meminta pemerintah lebih tegas untuk menangani pascatimah, terutama bagi masyarakat yang telah lama berkecimpung di luar timah. Ia menyebutkan akan menyampaikan persoalan pendangkalan muara air kantung yang melibatkan nelayan ke pemerintah pusat.

"Kita butuh ketegasan dari pemerintah, dan hari ini insha Allah ada rapat ada dari ESDM, Menkopolkam, Kelautan mungkin permasalahan kita sampaikan dengan pemerintah pusat bahwa kita jangan bermain-main lah dengan pascatimah," tegasnya.

"Setidaknya ini dinas perikanan dan pertambangan kabupaten Bangka duduk satu meja untuk menyelesaikan ini masalah nelayan, kita hargai aktivitas nelayan jangan sampai ada kegelisahan teman-teman nelayan maka ini butuh sebuah solusi yang baik. Kita minta pemda bangka dan provinsi tolong DPRD sangat mengharapkan paska timah harus benar-benar terwujut. Kalau nelayan gak ada yang melaut nanti masyarakat Babel gak sehat lagi ikannya gak ada," harapnya. (tim)

Editor: Idandi Meika Jovanka
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved