Mendagri Pertahankan Perda Pelarangan Minuman Beralkohol, 43 Perda di Babel Dicabut Ini Daftarnya

Perda Pemkot Pangkalpinang soal Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Nomor 2 tahun 2016 tidak masuk dalam daftar perda yang dibatalkan.

Mendagri Pertahankan Perda Pelarangan Minuman Beralkohol, 43 Perda di Babel Dicabut Ini Daftarnya
Dok Humas Setda Bangka
Pemkab Bangka melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol (mihol), Kamis (17/9) di OR Bina Praja Setda Bangka. 

BANGKAPOS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengunggah 3.143 peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (Perkada) yang telah dibatalkan pemerintah di laman resmi www.kemendagri.go.id

Dalam daftar perda batal tersebut, tercatat ada 5 perda Pemprov Babel, 6 perda Pemkab Bangka, 3 perda Pemkab Bangka Barat, 3 perda Pemkab Bangka Selatan, 7 perda Pemkab Bangka Tengah, 12 perda Pemkab Belitung, 6 perda Pemkab Belitung Timur, dan 2 perda Pemkot Pangkalpinang.

Nah Perda Pemkot Pangkalpinang soal Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Nomor 2 tahun 2016 tidak masuk dalam daftar perda yang dibatalkan.

Sebelumnya Kepala Biro Hukum Pemprov Babel, Maskupal, menyebut perda yang baru dua lalu disahkan ini, masuk daftar perda bermasalah.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji mengatakan, alasan mengapa Kemendagri tak segera mengunggah daftar perda bermasalah tersebut karena masih ada beberapa kekurangannya. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pembatalan perda pekan lalu, Kemendagri langsung melakukan pengecekan terhadap datanya berulang-ulang.

“Misalnya seperti penomoran, lalu memastikan jumlah perda yang dibatalkan Mendagri dan dibatalkan gubernur. Secara keseluruhan data sudah benar, namun masih ada satu dua angka yang masuk ke dalam daftar lain,” kata Dodi di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Selain itu, pembatalan perda dan perkada ini juga tak semuanya mengandung unsur pembatalan secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah berupa perda atau perkada bisa dibatalkan Mendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja.

Makanya, setelah melihat daftar pembatalan aturan ini, pemda harus terlebih dahulu mengecek lampiran dari Kemendagri. Apakah perda yang dibatalkan ini secara keseluruhan atau hanya beberapa pasalnya saja. Sebab, untuk aturan yang hanya sejumlah klausulnya saja bermasalah, bukan berarti menggugurkan kebijakan tersebut.

“Jadi kalau cuma pasal per pasalnya saja, bukan berarti perdanya langsung tidak berlaku. Namun perlu kajian dan pembahasan bersama DPRD bagaimana untuk memperbaharui pasal ini,” ujar dia.

Masalah lainnya, kata dia adalah penomoran perda yang terkadang tidak sesuai dengan judul perda itu sendiri. Menurut dia, verifikasi tersebut memang perlu kehati-hatian. Selama 5 hari terakhir tim verifikasi Kemendagri terus melakukan pengecekan terhadap deregulasi 3.143 kebijakan ini. Makanya, baru sekarang data tersebut berani dipublikasikan.

Halaman
12
Editor: Idandi Meika Jovanka
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved