Tito Jadi Kapolri, Setiap Anggota Polri Wajib Berikan LHKPN atau Sanksi Internal

pembenahan yang mendesak di lingkungan Polri adalah di sistem penerimaan anggota dan proses jenjang karir.

Tito Jadi Kapolri, Setiap Anggota Polri Wajib Berikan LHKPN atau Sanksi Internal
Valdy Arief/Tribunnews.com
Tito Karnavian 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Calon tunggal Kapolri yang kini masih menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian punya pandangan tersendiri untuk mencegah korupsi di Korps Bhayangkara.

Menurut Tito, pembenahan yang mendesak di lingkungan Polri adalah di sistem penerimaan anggota dan proses jenjang karir.

"Untuk itu harus ada peningkatan pengawasan dan peningkatan kesejahteraan bagi anggota (Kepolisian)," kata Tito di rumah dinasnya, Kompleks Polri Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Tito juga berencana mewajibkan para pejabat Polri untuk melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"LHKPN harus kami tagih kalau tidak, ada sanksi internal," katanya.

Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu tetap menekankan perlu adanya peningkatan kesejahteraan.

Terlebih, pada kebutuhan dasar anggota Kepolisian yang kini, dia nilai masih belum terpenuhi.

"Upaya pencegahan paling utama adalah tingkatkan kesejahteraan. Harus digenjot. Anggota kalau sudah punya basic need seperti perumahan, baru bisa kami genjot sistem pencegahan," kata Tito.

Editor: Hendra
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved