Pengacara Ini Pertanyakan Rilis Soal Vaksin Palsu di Pangkalpinang

‎David Wijaya mempertanyakan pengumuman Balai POM Pangkalpinang, yang menyatakan tidak ada vaksin palsu di Babel terutama Kota Pangkalpinang.

Pengacara Ini Pertanyakan Rilis Soal Vaksin Palsu di Pangkalpinang
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Direktur Utama PT Bio Farma Iskandar memperlihatkan vaksin produk Bio Farma, saat jumpa pers terkait vaksin palsu di kantor Bio Farma, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Kamis (30/6/2016). Bio Farma telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim, Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan distributor resmi vaksin Bio Farma, berdasarkan pengamatan fisik, kemasan, dan hasil uji laboratorium, vaksin yang diduga palsu adalah asli, atau tidak dipalsukan. Masyarakat agar tidak ragu untuk mengimunisasi putra putrinya dengan vaksin yang menjadi program pemerintah, baik di rumah sakit, puskesmas, posyandu, maupun di klinik. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Alza Munzi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - ‎David Wijaya (35), warga Kota Pangkalpinang mempertanyakan pengumuman Balai POM Pangkalpinang, yang menyatakan tidak ada vaksin palsu di Babel terutama Kota Pangkalpinang.

Sebagai seorang ayah satu orang anak berusia 3 tahun, David ‎merasa was-was lantaran pernyataan itu berbeda dengan rilis yang diumumkan BPOM Pusat beberapa waktu sebelumnya.

BACA: Paha Balita Ini Sudah 2 Bulan Bengkak Usai Divaksin

‎"Terlalu dini Balai POM Pangkalpinang dan Dinkes Babel, menyatakan tidak ada vaksin palsu di Pangkalpinang. Padahal, dalam rilis BPOM Pusat jelas Pangkalpinang masuk dalam daerah yang teridentifikasi penyebaran vaksin palsu," ujar David yang juga praktisi hukum di Pangkalpinang tersebut, Jumat (15/7/2016).

"Menkes sudah mengumumkan14 rumah sakit di Bekasi, Jakarta dan sekitarnya diduga menerima vaksin palsu. Berarti ada fasilitas pelayanan kesehatan lain yang masih dalam penyelidikan dan belum terekspose. Kita semua tahu, ada 37 fasyankes yang tersebar di 9 wilayah di Indonesia diduga menerima vaksin palsu tersebut. Artinya, masih ada fasyankes lain yang belum diungkap termasuk wilayahnya," tambahnya.

Berdasarkan rilis BPOM Pusat,vaksin palsu teridentifikasi di Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pangkalpinang dan Batam.

"Pertanyaan saya, apa dasar BPOM Pangkalpinang dan Dinkes Babel menyatakan tidak ada vaksin palsu di Pangkalpinang. Padahal, proses hukum terhadap pelaku sedang berjalan dan mengarah pada daerah lain. Dalam hal ini proses hukum di Bareskrim Polri," ungkap David.

"Apakah ini untuk meredam kegelisahan masyarakat atau lain-lain. Kami minta data dibuka seutuhnya, diumumkan di media. Harus ada pernyataan dari BPOM Pusat yang memastikan tidak ada vaksin palsu di Pangkalpinang. Tentunya BPOM Pangkalpinang harus berkoordinasi dengan BPOM Pusat," ujarnya.

Menurutnya, kepastian tersebut akan menghilangkan kekhawatiran masyarakat sehingga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi.

"Jika tidak ada penjelasan dari pihak terkait dalam hal ini BPOM Pangkalpinang‎ dan Dinkes Babel, tidak menutup kemungkinan kami menempuh jalur gugatan warga terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam kasus ini," kata David.

Sementara, sedang diupayakan konfirmasi kepada pihak terkait mengenai hal ini.

Penulis: Alza Munzi
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved