Dahlan Iskan Mangkir Dipanggil Jaksa Agung Terkait Kasus Korupsi Mobil Listrik

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah menyatakan dalam pengembangan perkara itu, pihaknya telah memanggil mantan Menteri BUMN Da

Dahlan Iskan Mangkir Dipanggil Jaksa Agung Terkait Kasus Korupsi Mobil Listrik
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Mantan Dirut PLN Dahlan Iskan keluar dari Ruang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jakarta usai menjalani pemeriksaan oleh Kejati Jakarta, Selasa (16/6/2015). Dahlan dijadikan tersangka oleh Kejati Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gardu induk PLN Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung membuka lembaran baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik untuk kegiatan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI pada 2013.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah menyatakan dalam pengembangan perkara itu, pihaknya telah memanggil mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan guna diperiksa.

Hanya saja, mantan bos perusahaan media itu mangkir dari pemeriksaan yang telah dijadwalkan jaksa penyidik.

"(Pemanggilan) sebelum lebaran. Kami masih pelajari lagi," kata Arminsyah di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Dalam kasus dugaan korupsi mobil listrik, telah ditetapkan satu orang terpidana.

Dia adalah Dasep Ahmadi selaku Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama, rekanan pemerintah dalam proyek tersebut.

Dasep telah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta.

Dia juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp 17,1 miliar.

Sedangkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 21 gardu induk jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang sempat menjadikan Dahlan sebagai tersangka,

Kejaksaan masih belum bersikap.

"Sementara sudah diputus praperadilan. Masih belum kami tindak lanjuti," kata Arminsyah.

Sebagai informasi, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta semasa dipimpin Adi Toegarisman menetapkan Dahlan sebagai tersangka.

Namun, melalui putusan praperadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status hukum mantan Dirut PLN itu.

Editor: Hendra
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved