Bupati Jepara Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Banpol

Bupati Jepara, Ahmad Marzuki, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik.

Bupati Jepara Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Banpol
Kompas.com/Nazar Nurdin
Bupati Jepara, Ahmad Marzuki 

BANGKAPOS.COM, SEMARANG - Bupati Jepara, Ahmad Marzuki, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik (Banpol) DPC PPP Kabupaten Jepara tahun 2011-2012 oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Penetapan Marzuki yang merupakan ketua DPC PPP Jepara itu berdasarkan surat penetapan sprint nomor 04/Fd.1/04/2016 tanggal 16 april 2016.

"Iya sudah ditetapkan tersangka," kata seorang penyidik Kejati Jateng mewakili Aspidsus Joni Manurung, Rabu (20/7/2016).

Penetapan ini, katanya, merupakan tindak lanjut dari pengembangan atas persidangan dari dua terdakwa dalam kasus ini. Mereka yaitu Bendahara DPC PPP Zainal Abidin dan Wakil Bendahara Sodiq Priyono, yang juga ketua Fraksi PPP DPRD Jepara.

"Penetapan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan suasana politik. Murni karena bukti-bukti dan saksi-saksi. Dalam putusan hakim atas dua tersangka lain, juga disebutkan tersangka terlibat bersama-sama," jelasnya.

Dalam amar putusan hakim untuk dua terdakwa, disebutkan bahwa Marzuki bersama Sodiq Priyono dan Zainal Abidin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi dana Banpol yang mengakibatkan kerugian negara.

Penyidik masih mendalami kasus tersebut. Rencananya, penyidik baru mulai melakukan penyidikan dengan memanggil beberapa saksi pada pekan depan. Sementara pemeriksaan terhadap Marzuki yang saat ini menjabat sebagai Bupati Jepara, baru dilakukan setelah seluruh saksi selesai diperiksa.

"Minggu depan kami akan mulai memeriksa saksi-saksi. Termasuk saksi dari terpidana lain, Zaenal Abidin dan Sodiq Priyono. Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, kami akan segera memeriksa tersangka," jelasnya.

Kasus tindak pidana korupsi ini bermula pada tahun 2011-2012, DPC PPP Kabupaten Jepara mendapat dana bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara yang seharusnya dipergunakan untuk biaya kegiatan politik dan kesekretariatan.

Dana diterima dua kali, yaitu tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 149 juta. Namun dalam prakieknya, dana banpol tersebut justru seharusnya untuk pendidikan politik dan kesekretariatan digunakan untuk THR pengurus DPC atas perintah Ketua DPC PPP.

Dana tahun 2011 digunakan sebesar Rp 30 juta dan digunakan untuk kepentingan pribadi Zainal Abidin sebesar Rp 23 juta. Sedangkan untuk bantuan tahun 2012 digunakan untuk THR sebesar Rp 21 juta.

Dalam kasus ini Zainal Abidin telah divonis terbukti dan bersalah sehingga dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan. Terpidana Sodik juga divonis terbukti dan bersalah sehingga dihukum 1 tahun penjara.

Editor: fitriadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved