KPK Beberkan Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Operasi tangkap tangan (OTK) dengan tersangka sejumlah anggota DPR RI belum lama ini, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

KPK Beberkan Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
IST
Wakil Rektor II UBB Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc (kanan) menyerahkan plakat UBB kepada Larto Untoro, Kabag Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPK usai acara Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa oleh KPK, di Ruang Pertemuan Rektorat UBB, Balunijuk, Merawang, Jumat (21/07/2016). 

Laporan Wartawan Bangkapos.com, Dodi hendriyanto

BANGKAPOS.COM, BANGKA, -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan lembaga dan badan usaha pengguna dana pemerintah untuk ekstra ketat mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasalnya, dari temuan KPK, meski sudah banyak terungkap ‘jurus-jurus’ (modus) mengorupsi uang rakyat dari pengadaan barang dan jasa, mirisnya hal yang sama tetap saja terjadi.

“Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar berasal dari pengadaan barang dan jasa. Dari 468 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, 50 persen atau sedikitnya 224 kasus berasal dari pengadaan barang dan jasa. Selebihnya merupakan kesalahan dalam menggunakan anggaran!,” ujar Larto Untoro, Kabag Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPK dalam Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa oleh KPK, di Ruang Pertemuan Rektorat UBB, Balunijuk, Merawang, Jumat (21/07/2016).

Bahkan, lanjut Larto Untoro, operasi tangkap tangan (OTK) dengan tersangka sejumlah anggota DPR RI belum lama ini, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Kasus dengan modus yang sama selalu terungkap, tapi mirisnya praktik itu terus berlangsung hingga saat ini.

Dalam acara yang diinisiasi Wakil Rektor II Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc dan dibuka resmi Rektor UBB Dr Ir Muh Yusuf MSi ini, Larto menguraikan begitu besarnya dana pengadaan barang dan jasa di dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).

Sepertiga dari total APBN tahun 2016, atau sekitar Rp 300 triliun, ia mencontohkan, merupakan belanja modal.

Dana sebesar itu, hemat Larto dari praktik sejumlah kasus korupsi selama ini, sangat mudah ‘dijarah’, antara lain melalui intervensi kewenangan.

Apalagi kelemahan dari instansi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa umumnya adalah tidak mengetahui lingkup apa yang diperlukan, termasuk mengenai harga.

Halaman
123
Penulis: Dody
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved