KPK Beberkan Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Operasi tangkap tangan (OTK) dengan tersangka sejumlah anggota DPR RI belum lama ini, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

KPK Beberkan Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
IST
Wakil Rektor II UBB Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc (kanan) menyerahkan plakat UBB kepada Larto Untoro, Kabag Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPK usai acara Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa oleh KPK, di Ruang Pertemuan Rektorat UBB, Balunijuk, Merawang, Jumat (21/07/2016). 

Praktik memanfaatkan sisi lemah instansi ini pernah dipraktikkan M Nazaruddin (terpidana sejumlah kasus korupsi) dalam ‘menguasai’ berbagai proyek pengadaan barang dan jasa.

Untuk mengarahkan proyek itu, ia menyediakan orang-orang yang memberi masukkan, termasuk rincian kebutuhan dan harga pengadaan barang dan jasa.

“Dalam hal pengadaan Alkes (Alat-alat kesehatan-red), ia bisa menyingkirkan farma-farma (perusahaan) lain. Begitu pula modus di Proyek Hambalang, perusahaan ‘karya’mereka saling membuat penawaran. Sangat mudah melakukan tindak pidana korupsi,” tukas Larto, dalam release yang dikirimkan ke bangkapos, Jumat (22/7/2016).

Untuk mengendus peluang tindak pidana korupsi itu, menurut Larto sebenarnya dapat ditelusuri mulai dari aspek regulasi, aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek penyediaan, hingga kepada aspek pengawasan.

“KPK menangani ‘grand corruption’ yang didesain orang tertentu. Hampir sebagian besar kasus yang kita tangani mulai dari proses perencanaan. Pertanyaannya: apakah (proyek) pengadaan itu keinginan atau kebutuhan? Kalau jawabnya: kebutuhan, ‘nah’ mengapa kebutuhan (proyek pengadaan-red) itu diadakan di akhir tahun?,” ujar Larto.

Masih dari aspek perencanaan, modus tindak pidana korupsi itu tampak dari adanya paket-paket titipan dari pimpinan lembaga, pemecahan paket untuk menghindari lelang, Rencana Anggaran Belanja (RAB)/gratifikasi yang bersumber dari penyedia (pihak ketiga) dan pembahasan anggaran yang melibatkan penyedia.

Sedangkan dari aspek pelaksanaan, menurut Larto indikasi peluang ke arah korupsi itu tampak dari HPS (Harga Perkiraan Sendiri) di ‘mark-up’ (dinaikkan), pembuatan syarat lelang yang diskriminatif, arisan lelang, pengadaan langsung, pelaksanaan kontrak tanpa pengawasan, serahterima pekerjaan di bawah standar mutu dan pelaksanaan pembayaran yang tidak sesuai.

“Paket-paket pengadaan langsung, dengan nilai pekerjaan di bawah Rp 200 juta, harus diawasi. Ini bisa menjadi lahan korupsi baru. Kalau di KPK, paket pengadaan langsung harus dibandingkan dengan sekurangnya lima penyedia, dan pemenangnya diumumkan kepada publik.

Mengenai aspek penyedia, larto menyebutkan sebaiknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) memiliki basis data (data based) tentang kondisi vendor, dan di akhir tahun harus ada penilaian seputar kemampuan vendor.

“Aspek pengawasan dapat dilihat dari apakah sistem pengawasan yang ada itu ketat dan terpadu. Dan apakah terbuka ke ruang publik atau tidak. Kami di KPK misalnya dalam menentukan HPS melibatkan pengawas internal,” ujar Larto.

Halaman
123
Penulis: Dody
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved