Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, UBB Libatkan Kejaksaan dan Polisi

KPK, Muh Yusuf menjelaskan, UBB belum lama ini telah menjalin kerjasama dengan pihak kejaksaan dan kepolisian

Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, UBB Libatkan Kejaksaan dan Polisi
IST
Wakil Rektor II UBB Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc (kanan) menyerahkan plakat UBB kepada Larto Untoro, Kabag Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPK usai acara Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa oleh KPK, di Ruang Pertemuan Rektorat UBB, Balunijuk, Merawang, Jumat (21/07/2016). 

Laporan wartawan bangkapos.com, dodi hendriyanto

BANGKAPOS.COM, BANGKA, -- Mencegah terbukanya peluang melakukan tindak pidana korupsi semenjak dini, Universitas Bangka Belitung (UBB) dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungannya akan melibatkan aparatur penegah hukum (APH), seperti kejaksaan dan kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Semua ini kita lakukan untuk mendukung program pemerintah mencegah potensi tindak pidana korupsi semenjak dini. Tentang kebijakan ini, selain perlu ada sosialisasi, sebenarnya kita tidak menginginkan karena ketidakpahaman seseorang tiba-tiba menjadi pelaku tindak pidana korupsi,” tegas Rektor UBB Dr Ir Muh Yusuf MSi di Ruang Pertemuan Rektorat UBB.

Berbicara ketika membuka resmi Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa oleh KPK, Muh Yusuf menjelaskan, UBB belum lama ini telah menjalin kerjasama dengan pihak kejaksaan dan kepolisian, di mana kedepannya sinergi itu akan dijalin lebih erat lagi.

“Kita, UBB, sangat terbuka dalam menerima masukkan-masukkan dari aparatur penegak hukum. Terutama masukkan dengan tujuan mencegah peluang melakukan tindak pindana korupsi!,” ujar Muh Yusuf dalam sosialisasi mengedepankan pembicara tunggal Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPK, Larto Untoro, dalam release yang diterima bangkapos, Selasa (26/7/2016).

Dalam praktiknya nanti, pengadaan barang dan jasa di UBB menurut Muh Yusuf, akan dikawal sedari awal hingga semua item pekerjaan rampung.

Dalam tiap tahapan itu, masukkan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan.

“UBB sebagai PTN (Perguruan Tinggi Negeri-red) menggunakan uang negara. Nah, tiap rupiah pengunaan uang negara itu harus dipertanggjawabkan. Tidak hanya sebatas di dunia saja, tapi pertanggungjawabannya hingga akhirat!,” ujar Muh Yusuf. (*)

Penulis: Dody
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved