BangkaPos/

Penerimaan pendapatan Daerah APBD Pangkalpinang 2017 Diestimasikan Rp 1.169 Triliun

Setelah melalui pembahasan cukup lama, akhirnya nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2017 resmi disahkan, pada rapat paripurna DPRD

Penerimaan pendapatan Daerah  APBD Pangkalpinang 2017 Diestimasikan Rp 1.169 Triliun
Bangkapos.com/Agus Nuryadhyn
Wali Kota Pangkalpinang M Irwansyah 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS. COM, BANGKA -- Setelah melalui pembahasan cukup lama, akhirnya nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2017 resmi disahkan, pada rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Jumat (29/07/2016).

Pengesahan itu, sendiri ditandai dengan penandatanganan bersama oleh walikota Pangkalpinang, M Irwansyah dan Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Marsyahbana.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Pangkalpinang, M Irwansyah memaparkan penerimaan pendapatan daerah pada APBD 2017 diestimasikan sebesar Rp 1.169 Triliun dengan komposisi PAD sebesar Rp 147.649 miliar, dana perimbangan Rp678.548 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 343.221 miliar.

" Untuk belanja daerah diestimasikan sebesar Rp 1.246 Triliun, dengan komposisi belanja langsung (publik) sebesar 68,32 persen dan belanja tidak langsung (aparatur) sebesar 31,68 persen. Alokasi untuk belanja langsung Rp 851.875 Miliar dan belanja tidak langsung Rp 394.969 Miliar," ujarnya.

Diakui Irwansyah dari estimasi penerimaan pendapatan daerah dibandingkan belanja daerah, Kota Pangkalpinang masih mengalami defisit anggaran sebesar Rp 77.426 miliar.

Jumlah ini, menurut Irwansyah masih bisa diatasi dengan estimasi Silpa 2016, Sebesar 20 miliar, hingga berkurang menjadi Rp 57.426 miliar. Selain itu, defiait ini, menurutnya untuk mengurangi open defisit, pihaknya telah menetapkan 11 rencana kebijakan pemerintah Kota.

" Ada 11 rencana kerja yang kita lakukan untuk mengurangi defisit ini, mulai dari mengurangi atau menunda belanja modal kontruksi bangunan gedung, menunda dan mengurangi peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur jalan, membatasi honorium perjalan dinas meniadakan bimtek, sosialisasi dan seminar yang tidak memberikan dampak. Meniadakan event-event kegiatan bersifat pemborosan, efisiensi untuk Alat Tulis Kantor (ATK), meniadakan pakaian dinas bagi PNS, dan meniadakab penyusunan buku profil pada skpd dan lainnya, " paparnya.

Dikatakan Irwansyah nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2017 yang ditandatangani bersama antara Walikota dan pimpinan DPRD, tentunya telah melalui pembahasan yang mendalam antara Eksekutif dan Legislatif dengan berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku.

"KUA berisikan target pencapaian kinerja yang terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk setiap urusan yang disertai kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah disertai asumsi yang mendasarinya," ucapnya.

Sedangkan PPAS adalah prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dari setiap SKPD dan pagu anggaran.

Diakui Irwansyah kontribusi PAD Kota Pangkalpinang terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil atau baru mencapai 16,40 persen, sehingga pembiayaan pada APBD 2017 masih mengandalkan penerimaan dari pemerintah berupa dana perimbangan yang memberikan kontribusi sebesar 66,98 persen dan pendapatan daerah yang sah dengan kontribusi sebesar 16,62 persen.

" Kita Terus menciptakan struktur belanja daerah yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, yang tercermin dari proporsi belanja langsung (publik) lebih besar dibandingkan belanja langsung. Kita juga terus mengali potensi PAD yang memiliki nilai tambah bagi Pangkalpinang," ucapnya.

Sebelumnya dihari yang sama, Jumat (29/07/2016) pagi DPRD Kota Pangkalpinang juga mengelar rapat Paripurna pandangan akhir fraksi mengenai LKPJ walikota Pangkalpinang 2016.

Seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Pangkalpinang sepakat menerima LKPJ Walikota dengan sejumlah catatan, salah satunya agar walikota diminta lebih tegas kepada sejumlah kepala SKPD yang dinilai tidak makaimal kinerjanya untuk diganti dan seluruh SKPD dapat memaksimalkan kegiatannya.(*)

Penulis: zulkodri
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help