Palsukan Surat Tanah, Mahkamah Agung Setuju Kejari Belitung Eksekusi Ajuin

Ajuin semula diusulkan untuk eksekusi, lantaran terseret kasus pemalsuan surat tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kecamatan Sijuk.

Palsukan Surat Tanah, Mahkamah Agung Setuju Kejari Belitung Eksekusi Ajuin
hukumonline
Gedung Mahkamah Agung

BANGKAPOS.COM, BELITUNG-- Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), telah mengabulkan tentang eksekusi terhadap terdakwa Ajuin.

Pengabulan eksekusi itu, sesuai dengan nomor register 565 K/PID/2016, dengan nomor surat pengantar W7.U3/390/HK.01/III/2016.

Hingga Jumat (26/8) kemarin, Kejaksanaan Negeri (Kejari) Belitung belum menerima surat eksekusi tersebut secara resmi.

Ajuin semula diusulkan untuk eksekusi, lantaran terseret kasus pemalsuan surat tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kecamatan Sijuk.

"Iya sudah ada diinformasikan secara resmi di website MA, cuma surat resminya kami masih menunggu. Ketika surat resminya sudah kami terima, maka kami akan langsung melakukan eksekusi," ungkap Kepala Kejari Belitung, Nova Elida Saragih kepada harian ini, Jumat (26/8).

Semula, Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan, Rabu (2/11/2015) memvonis terdakwa Ajuin dengan penjara dua tahun delapan bulan.

Pada putusan itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 263 Ayat 2 KUH Pidana tentang pemalsuan surat.

Surat tanah palsu itu, berupa Surat Keterangan Jual Beli lahan tertanggal 15 April 1960.

Sebetulnya lahan yang semula diklaim oleh Ajuin itu, merupakan milik PT BPI sebagai salah satu perusahaan pengembangan KEK Tanjung Kelayang, dan lahan itu sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

"Dia (Ajuin) memang mengajukan banding, dan kami tetap menerima itu. Tapi setelah itu kami melakukan kasasi, dan informasinya MA mengabulkan amar putusan itu. Awal Agustus kemarin di MA memang kami memenangkan kasasi itu," ucap Nova.

Ia menilai, sejak awal pelaksanaan persidangan kasus dugaan pemalsuan surat tanah ini, memang terungkap banyak kejanggalan.

Salah satunya tentang menunjukkan batas-batas tangah dihapus terlebih dahalu dan lantas ditebalkan dengan pena berwarna biru.

Dari fakta persidangan sebelumnya, terdakwa Ajuin juga diduga pernah mengajukan permohonan, untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Kepala Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk dan mengajukan permohonan pembuatan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belitung.

Namun upaya untuk legalitas kejelasan kepemilikan lahan yang semula yang atas namanya. Hingga kini, permohonan itu tidak bisa dikabulkan.

Dari klaim Ajuin awalnya, ia membeli tanah tersebut dengan harga Rp 16 miliar, dan seseorang berinisial M telah memberikan uang muka Rp 500 juta. (N3)

Editor: Hendra
Sumber: babel news
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved