BangkaPos/

Wah! Rp 800 M Diduga Gratifikasi Dokter

Laporan PPATK tentang transfer perusahaan farmasi kepada dokter pertama kali diungkap Ketua KPK Agus Rahardjo belum lama ini.

Wah! Rp 800 M Diduga Gratifikasi Dokter
www.youtube.com

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik dugaan gratifikasi antara perusahaan farmasi dan dokter. Hal itu dilakukan setelah KPK menerima laporan Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), yang menyebut ada perusahaan farmasi yang tidak terlalu besar selama tiga tahun mentransfer uang Rp 800 miliar ke dokter.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan saat ini pihaknya sedang menganalisa laporan PPATK yang diterima sekitar dua minggu lalu. Menurutnya, tidak semua bentuk dukungan farmasi terhadap dokter dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

"KPK masih harus menganalisa dan menelusuri, tidak bisa langsung diusut. Jadi, masih butuh waktu untuk memastikan apakah kasus itu terkait korupsi," ujar Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/9).

"Kalau terkait promosi peningkatan kompetensi, seperti seminar, itu tidak bisa dikategorikan sebagai gratifikasi," lanjutnya.

Laporan PPATK tentang transfer perusahaan farmasi kepada dokter pertama kali diungkap Ketua KPK Agus Rahardjo belum lama ini. Dia menyebut, permasalahan gratifikasi kepada dokter disebabkan masalah sistem di Indonesia.

Agus menjelaskan belanja kesehatan Indonesia mencapai 40 persen. Jika dibandingkan negara-negara lain, belanja kesehatan Indonesia tergolong besar. Belanja kesehatan Jepang hanya 19 persen, Jerman 15 persen.

"Ini harus diperkenalkan hal-hal baru yang ubah kebiasaan itu. Ini membutuhkan komitmen banyak pihak. Pengenalan sistem baru tadi akan menjadi salah satu kegiatan KPK mentrigger," kata Agus.

Menkes Telusuri
Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengaku belum mengetahui adanya aliran dana dari perusahaan Farmasi sebesar Rp 800 Miliar ke sejumlah dokter."Dari running text (berita) yang ada di TV itu akan kami selidiki ya karena kami belum mendapat informasi tersebut," ujar Nila.

Nila enggan menjelaskan lebih lanjut saat ditanyakan mengenai nama perusahaan farmasi dan dokter yang menerima dana tersebut.

"Saya enggak berani jawab dulu barangkali kita lihat dulu duduk persoalannya. Mungkin juga bukan seperti nyogok begitu atau apa. Kan tadi saya sudah bilang, dokter bisa mendapat sponsor untuk pendidikan, kalau dapat itu nggak salah," ujar Menkes.

Sebelumnya, KPK bersama Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia dan gabungan perusahaan farmasi menyepakati mengenai pemberian sponsorship kepada dokter. Agar tidak dijerat pasal gratifikasi, sponsorship tersebut kini tidak bisa lagi diberikan langsung kepada dokter atau pribadi.

Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan sponsorship tersebut kini ditangani oleh rumah sakit atau organisasi dokter. "Sepakat tidak memberikan sponsorship kepada individu dokter, dokter PNS diberikan ke insitusi rumah sakit dalam bentuk penawaran ke rumah sakit yang bersangkutan," kata Pahala.

Misalnya saja, sebuah perusahaan farmasi memberikan fasilitas mengikuti seminar yang berlokasi di Jakarta. Maka, penawaran tersebut akan diserahkan ke rumah sakit, kemudian pihak rumah sakit yang menunjuk dokter yang mendapatkannya. Aturan tersebut juga berlaku untuk dokter swasta. Bedanya, sponsorship kepada dokter swasta akan diatur oleh profesi kedokteran baik Ikatan Dokter Indonesia maupun perhimpunan dokter lainnya.

"Nanti mereka yang menentukan siapa yang berangkat dan teknisnya, perbedaan paling substansial tidak ada lagi pemberian sponsorship dari farmasi ke individu," kata Pahala. 

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help