APBDP 2016 Pangkalpinang Naik Rp 1,031 triliun

Pemerintah Kota Pangkalpinang menargetkan APBD Perubahan 2016 Kota Pangkalpinang pada Kebijakan Umum Anggaran

APBDP 2016 Pangkalpinang Naik Rp 1,031 triliun
Bangkapos.com/Zulkodri
Suasana rapat paripurna penyampaian perubahan APBD dan nota keuangan perubahan APBD 2016 di ruang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (28/09/2016). 

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pemerintah Kota Pangkalpinang menargetkan APBD Perubahan 2016 Kota Pangkalpinang pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) APBD 2016 meningkat menjadi 5-57 % atau sebesar Rp 54,429 milyar dari anggaran sebelumnya Rp 977,564 milyar berubah menjadi sebesar Rp 1,031 triliun.

Hal ini, diungkapkan Walikota Pangkalpinang, M Irwansyah dalan rapat paripurna penyampaian perubahan APBD dan nota keuangan perubahan APBD 2016 di ruang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (28/09/2016).

"Kita prediksikan ada kenaikan pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 0,26 persen atau sekitar 5 persen dari KUA tahun 2016. Sehingga PAD Kota Pangkalpinang meningkat sebesar 15,01 persen atau bertambah sebesar Rp 7,686 milyar dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 51,206 milyar, berubah menjadi sebesar Rp 58,892 milyar," ucapnya.

Walaupun adanya peningkatan, diakui Irwansyah penerimaan dari dana bagi hasil DBH pajak dan DBH bukan pajak mengalami penurunan sebesar Rp 24,407 milyar atau 34,81 persen dari anggaran semula Rp 70,112 milyar berubah menjadi sebesar Rp 45,705 milyar dan pendapatan daerah yang sah bersumber dari dana bagi hasil pajak provinsi juga tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp 48,397 miliar.

"Dengan adanya peraturan presiden nomor 66 tahun 2016 juga berdampak pula terhadap pengurangan alokasi belanja langsung pada beberapa SKPD ini bertambah menjadi sebesar Rp 659,127 milyar. Sehingga harus dilakukan perhitungan yang lebih efisien dan efektif, " ucapnya.

Sebelumnya Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pangkalpinang, Muhammad Rusdi mengatakan, rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan sedangkan untuk Pemkot Pangkalpinang baru pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan.

"Hal ini cukup dilematis, karena hampir seluruh daerah sudah melakukan pengesahan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD 2016, Kota Pangkalpinang cukup terlambat dalam melaksanakan amanah Permendagri No 13 Tahun 2006, akan tetapi keterlambatan ini dikarenakan pemerintah sudah terlanjur melakukan proyeksi terhadap pendapatan tahun 2016," ujarnya.

Lanjutnya, Banggar DPRD Kota Pangkalpinang telah memberi amanah kepada tim TAPD Pemkot Pangkalpinang untuk menyelaraskan kemungkinan pendapatan yang tidak bisa menunjang kompenen belanja, ini dilakukan agar komponen pendapatan bisa balance dengan komponen belanja sehingga serapan anggaran bisa dikatakan sehat.

"Dampak dari kritis ekonomi global yang dialami oleh beberapa negara termasuk indonesia membawa pengaruh kepada pengganggaran di pusat yang akhirnya berimbas pemangkasan anggaran di daerah, pada saat pembahasan anggaran terjadi beberapa kali pemangkasan belanja. Walaupun banyak terjadi pemangkasan kami harapkan jangan sampai menghambat prioritas pembangunan di pangkalpinang," jelasnya.

Rusdi juga memberikan usulan kepada tim TAPD kedepannya dalam menyusun dan menargetkan estimasi pendapatan harus mengacu kepada data dan angka yang pasti.

Melakukan survey potensi PAD sehingga harus ada progres kenaikan minimal 2,5 persen tiap tahunnya dan penyampaian RAPBD setiap tahunnya diharapkan untuk selalu tepat waktu sesuai dengan kalender kerja anggaran yang mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Penulis: zulkodri
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved