Ketua HNSI Bangka: Tengkulak di PPN Sungailiat Bentuk Kearifan Lokal

etua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Wilayah Kabupaten Bangka, Ridwan angkat bicara.

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari‬

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Wilayah Kabupaten Bangka, Ridwan angkat bicara.

Ridwan memastikan, kebijakan Kepala PPN Sungailiat melarang tengkulak masuk pelabuhan, berdampak pada kearifan lokal, termasuk sosial ekonomi rakyat kecil.

"Kita dapat laporan dari tengkulak tengkulak di PPN Sungailiat, informasinya, ibu-ibu rumah tangga ini dilarang melakukan aktifitas yang selama ini mereka lakukan, yaitu beli ikan di perahu nelayan (di pelabuhan PPN) untuk dijual kembali," kata Ridwan.

Keluhan para tengkulak yang didominasi kaum hawa itu, dicermati Ridwan melalui pandangan berbagai sisi.

"Dari segi kearipan lokal, proses seperti ini (tengkulak beli ikan di perahu di pelabuhan) sudah lama terjadi, dari dulu sampai sekarang, begitulah aktifitas tengkulak. Inikan kearifan lokal," katanya.

Aktifitas jual beli ikan tengkulak yang dimaksud, merupakan transaksi yang sudah biasa terjadi. Sehingga, ketika transaksi seperti itu tidak diperbolehkan lagi oleh Kepala PPN Sungailiat, maka kata Ridwan, dampaknya sangat luas.

"Dampak sosialnya, bahwa ibu ibu ini (tengkulak) rata-rata janda-janda yang ditinggal suaminya. Suami mereka ada ang meninggal di laut, meningal di darat, ada juga ibu -ibu janda yang sudah tua. Memang inilah mata pencarian mereka. Kalau mata rantai ini diputuskan (dilarang), gimana dampak soaisal ekonomi mereka," kata Ridwan.

Kepala PPN Sungailiat seharusnya memperhatikan sisi lain dibalik larang itu. Jika tengkulak itu tak lagi memiliki lapangan pekerjaan, maka tak hanya tengkulak yang miskin, namun anak-anak mereka yang masih bersekolah akan telantar.

"Apa yang bisa mereka (janda si tengkulak) beri makan ke anak-anak mereka yang masih bersekolah? Untuk keluarga yang sakit?" sindir Ridwan.

Sehingga lanjut Ridwan, harus menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Kepala PPN Sungailiat ketika mengambil keputusan melarang tengkulak beli ikan di perahu.

"Dikawatirkan bisa menimbulkan kisruh. Kami minta kepala PPN, bisa mediasi atau dialog dengan para tengkulak. Kalau tetap tengkulak tidak dibolehkan masuk beli ikan di perahu? Lalu apa solusinya bagi tengkulak agar ekonomi mereka tetap berjalan?" katanya.

Ridwan khawatir, kebijakan PPN akan berbuntut panjang. Di mensinyalir, janda-janda atau keluarga tengkulak akan bereaksi lebih brutal, jika tak segera dicari jalan keluar.

"Ibu-ibu pasti akan melakukan aksi kedua, jika tetap dilarang, jual beli ikan. Hari ini, memang mereka hanya sebatas kumpul-kumpul, semacam demo mogok kerja saja. Tapi nanti, saya kawatir bisa berkepanjangan. Makana kami dari HNSI akan bikin surat resmi ke PPN Sungailiat, terkait persoalan ini," katanya.

Penulis: ferylaskari
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved