Perusahaan Penunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan Siap-siap Dipidana

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah memanggil 12 perusahaan swasta yang telah melakukan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan Penunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan Siap-siap Dipidana
bangkapos.com/Khamelia
Foto bersama Kejari Pangkalpinang, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Pemeriksa dan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta Jaksa Pengacara Negara usai acara Rapat Koordinasi Teknis Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Kamis (27/10), di Restoran Jabrik. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Khamelia

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah memanggil 12 perusahaan swasta yang telah melakukan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pemanggilan dimaksudkan untuk mengetahui alasan perusahaan yang telah lalai membayarkan iuran bagi pekerjanya.

Sejak awal tahun 2016 BPJS Ketenagakerjaan telah menyampaikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang untuk melakukan tugas penagihan tunggakan iuran. Kejaksaan juga telah menyiapkan dua orang Jaksa Pengacara Negara untuk menangani hal ini.

"Dari hasil pemanggilan tersebut tiga perusahaan sudah bersedia melunaskan, sisanya menyatakan siap mengangsur. Nah, kita berharap kepada perusahaan lainnya agar segera melunasi, tidak perlu sampai kita gugat ke pengadilan kalau bisa, karena prosesnya akan lama," kata Kepala Kejaksaan Pangkalpinang, Samsudin, SH, MH saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Kamis (27/10), di Restoran Jabrik.

Samsudin kembali menegaskan, agar perusahaan tidak menganggap enteng permasalahan ini dengan mengabaikan kewajiban mereka, sebab yang paling dirugikan adalah pekerja yang mengabdi pada perusahaan tersebut.

Kasihannya lagi kata Samsudin jika iuran macet, maka pekerja yang ditanggung tidak bisa menerima manfaat BPJS Ketenagekerjaan.

" Untuk itu kami mengimbau segeralah membayar kewajibannya, diangsur juga gak masalah," tukasnya.

Jaksa Pengacara Negara, Noviandari yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan dalam amanat undang-undang (UU) nomor 24 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftar perusahaan yang menunggak iuran BPJS terancam delapan tahun kurungan penjara atau denda sebesar Rp1 miliar.

"Upaya persuasif tetap kita kedepankan, namun jika perusahaan tetap tidak mau membayar mereka akan menerima sanksi tersebut, termasuk sanksi administratif, dimana perusahaan seperti pencabutan ijin dan lainnya," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: khamelia
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help