BangkaPos/

Fahri Hamzah: Jika KPK Konsisten, Jokowi Bisa Bermasalah Kena Gratifikasi

menurut Fahri, penyerahan barang gratifikasi yang dilakukan demi citra positif itu justru menjadi blunder bagi Jokowi.

Fahri Hamzah: Jika KPK Konsisten, Jokowi Bisa Bermasalah Kena Gratifikasi
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Barang-barang yang diduga hasil gratifikasi untuk Presiden Joko Widodo dikembalikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/10/2016). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA, - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap langkah Presiden Joko Widodo yang menyerahkan barang gratifikasi dari sebuah perusahaan minyak Rusia Rosneft Oil Company ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pencitraan belaka.

Lebih parahnya lagi, menurut Fahri, penyerahan barang gratifikasi yang dilakukan demi citra positif itu justru menjadi blunder bagi Jokowi.

Baca: Ini Dia Sirkuit MotoGP 2018 di Palembang

"Harusnya yang namanya cendera mata dari negara sahabat itu biasa saja, dari zaman Soeharto juga begitu. Hadiah tersebut bisa dimasukkan ke museum. Tapi karena maunya pencitraan malah jadi blunder," kata Fahri saat dihubungi, Sabtu (29/10/2016).

Fahri menilai Jokowi sudah melakukan blunder karena ia baru mengembalikan gratifikasi ke KPK lebih dari satu bulan setelah barang itu diterima.

Menurut Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala, barang itu diterima usai Presiden melakukan kunjungan kerja ke Rusia pada 19-20 Mei 2016 lalu.

Baca: Yuk Intip Mewahnya Rumah di Atas Lahan 4.000 M2 yang Diberikan Negara pada SBY 

rumah sby
Rumah baru Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pemberian negara yang terletak di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Barang diberikan melalui PT Pertamina. Namun, Jokowi baru melaporkan gratifikasi itu pada Jumat (28/10/2016) kemarin.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, barang gratifikasi harus dikembalikan paling lambat 30 hari setelah diterima.

Baca: Isu Demo 4 November Bakal Rusuh, Ini Reaksi Mabes Polri

Baca: FPI Bantah Terima Rp 10 Miliar untuk Demo Ahok: Itu Dana Gotong Royong 

Baca: Putri Presiden Jokowi Ini Makin Berani Pamer Kedekatan dengan Pria

Aturan itu tepatnya diatur dalam pasal 12C ayat (2). Jika lewat batas waktu, lanjut Fahri, maka berdasarkan pasal 12B ayat (1), pemberian itu bisa dikategorikan sebagai suap.

"Jokowi akan bermasalah jika KPK konsisten dengan sikapnya untuk memberantas korupsi dan tidak pandang bulu," ujar Fahri.

Fahri pun mempertanyakan sikap KPK yang menerima saja laporan gratifikasi itu.

Baca: Miss Grand International Ariska Putri Pertiwi Pakai Bikini Begini Reaksi Kampusnya UISU

Harusnya, kata dia, KPK bisa proaktif dan menyelidiki lebih jauh kenapa barang tersebut baru dilaporkan setelah lebih dari satu bulan.

"Jangan karena pameran pencitraan, maka hukum dihentikan. Kalau mau tegakkan hukum ayo kita tegakkan hukum," ucap Fahri.

Penulis : Ihsanuddin

Editor: Hendra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help