DBH dari Provinsi Ditunda, Rusdi Sebut Pangkalpinang Makin Sakit

Tertundanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 12 miliar ke Pemkot Pangkalpinang mendapat kritikan

DBH dari Provinsi Ditunda, Rusdi Sebut Pangkalpinang Makin Sakit
bangkapos.com/dok
M. Rusdi

Laporan Wartawan Bangka Pos,  Zulkodri

BANGKAPOS. COM,  BANGKA --  Tertundanya Dana Bagi Hasil (DBH)  dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 12 miliar ke Pemkot Pangkalpinang mendapat kritikan dari anggota badan anggaran DPRD Kota Pangkalpinang,  M Rusdi.

Pasalnya penundaan tersebut,  tanpa melibatkan serta pemeberitahuan terlebih dahulu ke Kabupaten/kota yang mempunyai hak atas DBH itu.

"Ini sangat disayangkan dan mengecewakan,  kenapa penundaan ini,  sebelumnya tidak melibatkan daerah kabupaten/ kota dulu. Pengambil keputusan ini,  sepihak,  padahal pemerintah kabupaten/kota juga punya hak.

Apalagi kita sudah mengesahkan dan memparipunakan APBD perubahan 2016,  yang otomatis akan mempengaruhi penganggaran, " ucap Rusdi kepada wartawan,  Selasa (01/11/2016)

Dengan ditundanya penyaluran dana bagi hasil ini,  lanjut Rusdi akan menjadi beban tersendiri bagi DPRD Kota Pangkalpinang maupun pemerintah Kota Pangkalpinang.

"Seharusnya  lebih elok, kalau Pemerintah Provinsi memberitahukan adanya penundaan penyaluran DBH ini jauh-jauh hari atau sebelum kami paripurnakan.  Coba undang kami dalam pembahasan akan ditunda DBH bagi Pemkot Pangkalpinang sebesar 12 Miliar. Kalau sudah seperti inikan susah APBD perubahan tahun 2016 sudah diparipurnakan," ucap Rusdi.

Dengan kejadian ini,  Rusdi menilai komunikasi antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/kota dinilai sangat minim. Selain itu,  akan berdampak kepada pembangunan di Kota Pangkalpinang.

" Secara otomatis dengan adanya penundaan penyaluran DBH ini. Pendapatan untuk Pemkot Pangkalpinang dan DPRD Kota Pangkalpinang pastinya akan berkurang. Jadi keputusan ini sangat-sangat kita sayangkan. Dan jelas akan menambah hutang. Pangkalpinang yang audah sakit otomatis bertambah sakit, "ucap Rusdi.

Diakui Ruadi pada dasarnya, penundaan ini,  mereka maklumi dengan kondisi perekonomian saat ini.  Hanya saja proses untuk penundaan itu,  yang kurang dikomunikasikan,  sehingga berpengaruh dengan kebijakan anggaran yang dilaksanakan di Kota Pangkalpinang.

Penulis: zulkodri
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved