Subari Khawatir Defisit Angaran Pemkot Pangkalpinang 2017 Lebih Parah

Dana DAK yang diusulkan sekitar Rp 234 Miliar yang diajukan Pemerintah Kota Pangkalpinang ke pusat

Subari Khawatir Defisit Angaran Pemkot Pangkalpinang 2017 Lebih Parah
bangkapos.com/Zulkodri
Ketua Komisi III DPRD Kots Pangkalpinang, Achmad Subari 

Laporan wartawan Bangka Pos,  Zulkodri

BANGKAPOS. COM,  BANGKA -- Defisit anggaran yang dialami pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini,  ternyata menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Anggota DPRD Kota Pangkalpinang,  Achmad Subari.

Apabila tidak direncanakan dengan baik bukan tidak mungkin defisit ini,  akan lebih parah di 2017 mendatang.

"Defisit anggaran yang terjadi hampir di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Kota Pangkalpinang.  Tentu sangat menguras pikiran perencanaan anggaran agar program pemerintah tetap berjalan. Apabila ini, tidak dipikirkan dengan matang takutnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 nantinya akan lebih parah, defisitnya, " ujar Achmad Subari.

Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang ini,  menilai kalau sistem pengelolaanya tidak benar maka,  bisa dikatakan Kota Pangkalpinang,  dalam kondisi lampu kuning. Sementara dana DAK yang diusulkan sampai 234 miliar ke pemerintah pusat tidak terealisasi semua,  baru sekitar 86 miliar.

"Dana DAK yang diusulkan sekitar Rp 234 Miliar yang diajukan Pemerintah Kota Pangkalpinang ke pusat, realisasinya kurang lebih baru 86 miliar, artinya belum 50 persen. Makanya sampai saat ini kita belum mendapatkan kejelasan mengenai struktur APBD yang sebenarnya. Tetapi ketika dana DAK yang dikucurkan dari pusat mengalami pengurangan, kemudian dana DABA juga mengalami pengurangan ini bisa jadi lebih parah," ucapnya.

Hal ini, lanjutnya belum lagi akan adanya peralihan,  struktur DAU untuk pendidikan khusus SLTA akan dialokasikan ke Provinsi, sehingga dana DAU mengalami pengurangan.

"Ini juga yang jadi kekhawatiran kita. Dalam struktur anggaran pendapatan juga kondisinya juga agak riskan untuk dilakukan kenaikan. Sedangkan soal DABA,   yang diajukan ke provinsi juga belum jelas apalagi kondisinya keuangannya juga tidak terlalu baik sekarang ini. Belum lagi kalau ada pemotongan dari pemerintah pusat,  bisa kacau juga," ungkapnya.

Untuk antisipasi hal itu,  lanjut Subari pemda harus bisa memaksimalkan program,  maupun pencari PAD yang berpotensi,  seperti Pajak penerangan jalan (PPJ)  dan lainnya.

Penulis: zulkodri
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved