DPRD Bangka Ingatkan Bupati Berhati-Hati Gunakan APBN 2017

Kondisi ini terjadi karena adanya pemotongan dana dari pemerintah pusat yang sangat besar sehingga terjadi defisi

DPRD Bangka Ingatkan Bupati Berhati-Hati Gunakan APBN 2017
Bangkapos/Nurhayati
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitupulu didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri dan Kemas Herman Susilo disaksikan Bupati Bangka H Tarmizi Saat ketika penandatanganan pengesahan RAPBD Kabupaten Bangka Tahun 2017, Senin (21/11/2016) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA --Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Bangka mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bangka agar berhati-hati menggunakan anggaran daerah pada APBD Tahun 2017 nanti.

Kondisi ini terjadi karena adanya pemotongan dana dari pemerintah pusat yang sangat besar sehingga terjadi defisit pada APBD daerah termasuk Kabupaten Bangka pada tahun 2016 ini.

Warning tersebut disampaikan oleh beberapa fraksi dalam pandangan akhir fraksi pada saat rapat paripurna pengesahan RAPBD Tahun 2017 menjadi APBD Kabupaten Bangka, Senin (21/11/2016) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka.

Seperti Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Hendra Yunus menyarankan Pemkab Bangka dalam penganggaran untuk pembangunan infrastuktur dapat dilaksanakan secara proporsional, prioritas dan merata di setiap kecamatan.

Pada kesempatan ini Fraksi Demokrat mengingatkan Pemkab Bangka agar menyiapkan langkah ke depan dalam kebijakan anggaran yang akan diambil. Hal ini menyikapi kondisi APBN 2016 dan 2017 mengingat postur APBN defisit hampir mendekati toleransi maksimal tiga persen.

"Sesuai ketentuan undang-undang keuangan pasal 17 ayat 3 dimana defisit Rp 273 trilyun (2,15 persen) dan Rp 330.167.788.571.000 atau 2,41 persen ditahun 2017," beber Hendra Yunus.

Selain itu target tax amnesty yang digadang-gadang oleh pemerintah untuk menutupi atau mengurangi defisit dengan target Rp 165 trilyun sampai bulan ini baru mencapai Rp 97 trilyun.

"Kemungkinan tidak tercapainya target tax amnesty kurang lebih Rp 78 trilyun berarti defisit APBN kita sudah hampir di angka tiga persen toleransi undang-undang keuangan," ungkap Hendra Yunus.

Apalagi lanjutnya, Kementerian Keuangan memprediksi penerimaan negara dari sektor pajak akan meleset kurang lebih Rp 219 trilyun dari target Rp 1.539 trilyun APBN 2016. Oleh karena itu akan tercipta kemungkinan kondisi gagal fiskal sehingga akan terjadi pemotongan tahap selanjutnya kepada daerah.

Halaman
123
Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help