Dewan Anggap APBD Babel 2017 Terlalu Boros, Kontribusi Angkasa Pura Tak Jelas

seperti belanja untuk penimbunan, pengerasan Bandara Hananjudin Belitung. Sudah jelas tanggung jawab Kemenhub dan bukan aset provinsi.

Dewan Anggap APBD Babel 2017 Terlalu Boros, Kontribusi Angkasa Pura Tak Jelas
Bangkapos.com/Ryan AP
Wakil ketua DPRD Kepulauan Babel, Amri Cahyadi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA  - Fraksi PPP DPRD Babel memberi catatan terhadap APBD Babel 2017. Ada sejumlah kegiatan yang dianggap bukan urusan Pemprov Babel, namun masuk dalam anggaran pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Babel menyebutkan pemprov terlalu boros.

Salah satu contohnya, pengelolaan bandara baik di Bangka dan Belitung.

Hanya saja, Amri tidak membeberkan besaran keuangan daerah yang dianggap boros tersebut.

Dia hanya memaparkan secara umum saja, terkait kegiatan yang dianggap boros.

"Fraksi PPP memandang pemda melalui TAPD terlalu boros membiayai kegiatan-kegitan yang bukan urusan kewenangannya, seperti belanja untuk penimbunan, pengerasan Bandara Hananjudin Belitung. Sudah jelas tanggung jawab Kemenhub dan bukan aset provinsi. Jelas evaluasi Kemendagri bukan urusan pemprov tetapi setiap tahun dianggarkan. Bantuan untuk perluasan Bandara Depati Amir yang jelas tanggung jawab Angkasa Pura," kata Amri, Senin (28/11).

Disebutkan Amri, kontribusi dari Angkasa Pura dan Kemenhub terkait bantuan yang diberikan pemprov juga tidak jelas.

Menurutnya Fraksi PPP bukan tidak setuju untuk menyetujui namun masih banyak urusan wajib yang harus diselesaikan.

"Fraksi PPP bukan tidak setuju membantu, tetapi bantuan tersebut wajib dikonversikan dengan imbal jasa, deviden atas modal daerah. Oleh karenanya perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga tersebut harus dikaji ulang," ujarnya.

Namun, pernyataan Amri berbeda soal anggaran untuk SKPD (satuan kerja perangkat daerah).

Disisi lain dia menyebut pemprov terlalu boros, tetapi Amri mengatakan TAPD terkesan terlalu pelit menganggarkan belanja untuk SKPD.

Dampaknya, ujar Amri, membuat SKPD tak dapat berbuat banyak membuat program.

Sehingga, terpaksa anggaran hanya dapat digunakan untuk kegiatan rutin.

"TAPD terlalu pelit menganggarkan belanja untuk SKPD sehingga anggaran SKPD hanya dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan rutin saja. Tidak maksimal dalam membuat kegiatan unggulan SKPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Percuma SKPD yang katanya untuk menjalankan urusan wajib daerah dibentuk, kalau anggarannya hanya diberikan untuk operasional rutin pegawai," tambah Amri.

"Inilah yang menjadi perhatian FPPP, bagaimana menyehatkan APBD agar porsi belanja tidak langsung maksimal 50 persen dari belanja langsung. Sedangkan sekarang dengan alokasi pendidikan hampir 29 persen, postur anggaran kita, belanja tidak langsung hampir 60 persen dibandingkan dengan belanja langsung yang hanya 40 persen," tukasnya. (L4)

Editor: Hendra
Sumber: babel news
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved