Pelaku Usaha Minta Aparat Amankan Kawasan Industri saat Aksi 212, Inilah Alasannya

Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta aparat kepolisian ...

Pelaku Usaha Minta Aparat Amankan Kawasan Industri saat Aksi 212, Inilah Alasannya
Estu Suryowati/Kompas.com
Konferensi pers pelaku usaha Kadin Indonesia dan APINDO menanggapi rencana Aksi 212, Jakarta, Selasa (29/11/2016). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta aparat kepolisian untuk betul-betul menjaga objek-objek vital kawasan industri agar tidak menjadi objek sweeping maupun penutupan massa unjuk rasa 2 Desember 2016 mendatang.

Baca: Berat Badan Jessica Turun Delapan Kilogram Selama di Penjara, Ternyata Ini Penyebabnya

Sebab, kabar yang diterima Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, pada 2 Desember 2016 nanti akan ada dua agenda yang berbeda.

Baca: Tak Punya Kekasih, Beginilah Kata Cinta Laura

Satu agenda merupakan aksi lanjutan dari unjuk rasa 4 November 2016, sedang satu agenda merupakan unjuk rasa buruh yang mengusung aspirasi terkait Upah Minimum Provinsi (UMP).

Hariyadi mencontohkan aksi massa di Tangerang, Banten pada 24 November kemarin telah merugikan pelaku usaha.

Baca: Cerita Mistis di Balik Gunung Kinabalu Malaysia

Aksi sweeping disertai penutupan kawasan industri Jatake telah melumpuhkan proses produksi seharian penuh.

"Dikhawatirkan kalau tidak diantisipasi akan menjadi masalah yang sama. Ini agar aparat mestinya jaga. Jangan sampai tidak diantisipasi, sehingga kami dirugikan," kata Hariyadi di Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Baca: Waspada, Bahaya Mengintai, Ada Tante Ngajak Ngamar di Bypass Kusamba

Menurut Haryadi, akibat merasa dirugikan dengan aksi sweeping dan penutupan tersebut, pada hari ini sebanyak 15 perusahaan membuat laporan ke Polres Tangerang.

"Antisipasi ke depan, kalau itu terjadi lagi ya kami akan proses secara hukum. Karena ini kan sudah melanggar," lanjut Hariyadi.

Lebih lanjut Hariyadi mengusulkan, kalau buruh tidak puas dengan Peraturan Pemerintah 78 tahun 2016 tentang UMP, maka buruh bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Pengusaha juga kalau keberatan dengan kebijakan, mengajukan PTUN. Bisa juga kalah, bisa menang," kata Hariyadi.

Penulis : Estu Suryowati

Editor: asmadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help