Babel Mampu Menggratiskan Sekolah hingga Tingkat SMA

Menggratiskan biaya sekolah tingkat SMA, SMK dan Aliyah menjadi program utama pasangan Hidayat Arsani jika diberi amanah memimpin

Babel Mampu Menggratiskan Sekolah hingga Tingkat SMA
IST
Kampanye dialogis paslon no urut 3 Pilkada Bangka Belitung Hidayat Arsani-H Sukirman di Belitung Timur 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Deddy Marjaya

TRIBUNNEWS.COM, BELITUNG -- Setelah sebelumnya berkomitmen menggratiskan biaya kesehatan melalui program BPJS Bersubsidi, ke depan masyarakat Bangka Belitung pada 2017 tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah tingkat SMA/SMK dan Aliyah.

Biaya sekolah tersebut akan digratiskan apabila pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Babel, Hidayat Arsani - Sukirman terpilih memimpin Pemerintahan Provinsi Kep. Babel untuk periode 2017-2022.

“Langkah ini sudah dikaji. Dengan potensi APBD kita, Babel sangat mampu menggratiskan sekolah hingga tingkat SMA yang notabene merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur oleh UU Nomor 23 tahun 2015,” kata calon Gubernur Babel nomor urut 3 Hidayat Arsani, Rabu (30/11/2016) di sela kegiatan kampanye dialogis di Manggar Belitung Timur.

Menggratiskan biaya sekolah tingkat SMA, SMK dan Aliyah menjadi program utama pasangan Hidayat Arsani jika diberi amanah memimpin Pemerintahan Provinsi Babel.

Hal ini juga sebagai upaya pengentasan program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Babel.
Sesuai regulasi yang berlaku, tingkat pendidikan SMU sederajat kini ditangani pemerintah Provinsi.

Hidayat Arsani mengungkapkan, sejauh ini APBD Babel yang mencapai Rp 2 triliun lebih mestinya sudah bisa menerapkan sekolah gratis.

“Angka partisipasi sekolah masyarakat Babel masih rendah, hal ini karena masyarakat bermasalah dengan biaya. Oleh karena itu, kami (BERIMAN) sepakat menggratiskan biaya pendidikan di Bangka Belitung. Insya Allah, nanti tidak ada lagi keluhan orang tua mengenai biaya masuk SMA mahal,” janjinya.

Sementara untuk sekolah tingkat SD dan SMP, Hidayat Arsani juga akan membangun komitmen dengan pemerintah kabupaten/kota untuk ikut mensukseskan program wajib belajar minimal 12 tahun.

“Nanti, kami juga membuat kesepakatan dengan kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari jumlah APBDnya,” tutur Hidayat.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: deddy_marjaya
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help