Teten: Presiden Jokowi Masih Terima Informasi soal Mobil Menteri yang Berisik di Jalan

Presiden Joko Widodo masih mendapatkan laporan negatif soal tingkah laku menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara. Laporan negatif itu ...

Teten: Presiden Jokowi Masih Terima Informasi soal Mobil Menteri yang Berisik di Jalan
Capture Youtube

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo masih mendapatkan laporan negatif soal tingkah laku menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara.

Baca: Istri Mario Teguh Panen Sindiran Nyinyir Netizen dan Dibandingkan dengan Ashanty Gara-gara Ini

Laporan negatif itu mulai dari penggunaan sirine yang berisik di jalan raya hingga membawa banyak ajudan dan staf saat kunjungan kerja ke daerah lain.

Baca: Bingung, Pengacara Ahok Sebut Proses Kasus Kliennya Super Cepat

"Presiden cerita, 'Saya masih suka dapat informasi kalau ada menteri pakai voorijder, sirinenya berlebihan'," ujar Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki di Kompleks Istana Negara pada Rabu (30/11/2016).

Baca: Terungkap, Meggie Diaz Ternyata Mau Disuruh Apa Saja Sama Mas Tukul

"Pas ke daerah juga disambut, bawa ajudan banyak, fasilitas mewah," kata dia.

Teten mengatakan, saat rapat terbatas di Kantor Presiden pada 2 November 2016 lalu, Presiden sempat mengungkapkan hal itu di depan para menteri. Presiden mengingatkan agar menteri jadi teladan bagi masyarakat.

"Sampai ke hal-hal kecil, Presiden ingatkan jangan membuat kemacetan, kebisingan," ujar Teten.

Baca: Tito Sebut Aksi Demonstrasi Membuat Investor Tunda Investasi

Selain itu, lanjut Teten, Presiden juga masih sering dapat informasi tentang ada kelompok yang mengatasnamakan relawan atau staf Istana untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Teten enggan menjelaskan lebih detail soal itu. Dia mengakui, Presiden bukan hanya sekali atau dua kali mengingatkan hal itu. Tidak hanya saat ratas, pesan itu juga pernah disampaikan melalui akun media sosialnya.

"Karena beliau punya komitmen luar biasa dalam menyiapkan pemerintahan yang bersih. Seluruh jajaran kabinet pun punya tanggung jawab untuk melakukan hal itu," ujar Teten.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memberikan arahan terkait perilaku menteri dan kepala lembaga negara melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-693/Seskab/DKK/11/2016 tertanggal 29 November 2016.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: asmadi
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help