Adv Pasangan Rustam dan Irwansyah

Rustam Tegaskan Lagi Tolak HTI

Keberadaan HTI sejak awal saya di DPRD Babel sudah saya tentang, saya tidak mau masyarakat yang berkebun tak punya lahan lagi

Rustam Tegaskan Lagi Tolak HTI
ist
Cagub Babel nomor urut 2, Rustam Effendi berdialog bersama masyaakat Lilagan, Beltim 

Laporan wartawan Bangka Pos Evan Saputra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) banyak ditentang masyarakat di Babel. Tanpa terkecuali di Desa Kalangan, Rombongan hingga Jangkar Asam Kabupaten Belitung Timur (Baltim).

Saat Calon Gubernur (Cagub), Rustam Effendi menggelar kampanye didaerah ini, warga berharap Cagub nomor urut 2 yang berpasangan bersama M Irwansyah dapat terpilih.

Harapan ini disebutkan masyarakat untuk menjamin mereka. Jika terpilih kembali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Babel nantinya untuk mencabut izin HTI.

Rustam Effendi secara tegas mengatakan bahwa dirinya sejak dahulu menolak HTI. Hal ini ia sampaikan supaya masyarakat dapat bercocok tanam. 

"Keberadaan HTI sejak awal saya di DPRD Babel sudah saya tentang, saya tidak mau masyarakat yang berkebun tak punya lahan lagi karena sudah jadi kawasan HTI. Sikap saya sudah jelas dan konsisten tidak mengizinkan HTI," kata Rustam ketika melakukan dialog dengan warga Desa Pulang an Kecamatan Gantung, Beltim, Jumat (9/12/2016).

Pernyataan Rustam menjawab pertanyaan warga tentang keberadaan HTI yang mereka tolak sejak 4 tahun silam. Warga malah mengepung DPRD Beltim menyampaikan aspirasi penolakan HTI.

"Sudah ada perkebunan sawit kemudian hutan juga diambil HTI, kami warga desa yang susah ini tabah susah. Bagaimana nasib anak cucu kami yang hidup tergantung pada hutan untuk berkebun," kata Ajis perwakilan warga Lilangan.

Selain masalah HTI, Ajis juga mengeluhkan buah sawit yang dibeli rendah bahkan tak dibeli perusahaan.

Keluh kesah warga ini direspon Rustam. Dia tegaskan jika sikapnya tidak berubah tetap tidak mengizinkan HTI.

Sedangkan masalah sawit Rustam menyarankan melalui kelompok atau asosiasi petani sawit untuk mengajukan masalah tersebut mulai dari tingkat bupati jingga provinsi agar pemerintah bisa mengambil tindakan terhadap perusahaan sawit yang tak mau menampung hasil panen pata petani dengan harga yang memadai.(*)

Penulis: Evan
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved