Kementrian Susah Keluarkan RIP dan DLKR Pelabuhan Tanjung Ular

Nyoman mengapresiasikan langkah tim percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Ular.

Kementrian Susah Keluarkan RIP dan DLKR Pelabuhan Tanjung Ular
Bangkapos / Anthoni
Foto rakor percepatan pembangunan Tanjung Ular, Kabupaten Bangka Barat 

Laporan Wartawan Bangka Pos Anthoni

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok Nyoman Gede Saputra mengatakan ada beberapa hal yang harus dikantongi tiap-tiap rencana pembangunan suatu pelabuhan.

Dikatakan Nyoman, langkah awal pemerintah daerah harus membuat Rencana Iduk Pelabuhan (RIP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan kepentingan Pelabuhan (DLKP). Menyusul penerbitan HPL dan Amdal pelabuhan.

Sementara Nyoman mengapresiasikan langkah tim percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Ular.

Sebab saat ini, diakui Nyoman, pemkab Babar telah mengantongi RIP dan DLKR.

RIP dan DLKR tersebut diakui Nyoman, telah dikeluarkan Kementrian perhubungan tahun 2015 silam.

"Tiap daerah harus membuat RIP, DLKR dan DLkkP, baru disusul HPL dan Amdal. Kami berterimakasi kepada tim karena tahun 2015 lalu kementrian telah mengeluarkan RIP dan DLKR pelabuhan Tanjung Ular," kata Nyoman, Selasa (13/12/2016).

Penulis: Antoni Ramli
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved