APBD DKI Rp 70,19 Triliun, Kunker Pejabat Rp 45,5 Miliar, ICW Sinyalir Ada Potensi Kongkalikong

Febri Hendri menyebut Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI Jakarta harus bisa menjelaskan kepada publik

APBD DKI Rp 70,19 Triliun, Kunker Pejabat Rp 45,5 Miliar, ICW Sinyalir Ada Potensi Kongkalikong
TRIBUNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono menghadiri sidang paripurna DPRD DKI Jakarta tentang pengesahan APBD DKI Jakarta 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, Senin (19/12/2016). APBD DKI Jakarta 2017 sah sebesar Rp. 70,19 Triliun. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch menyoroti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 70,19 triliun.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyebut Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI Jakarta harus bisa menjelaskan kepada publik mengenai melonjaknya anggaran yang cukup signifikan.

Terutama mengenai pelaksanaan kunjungan kerja pejabat dan staf DPRD DKI Jakarta yang nilainya Rp 45,50 miliar.

Kemudian, kunjungan kerja untuk komisi di DPRD DKI Jakarta yang besarannya mencapai Rp 12,5 miliar.

Serta pelaksanaan reses anggota DPRD DKI Jakarta dialokasikan senilai Rp 38,09 miliar.

"Menurut kami Plt Gubernur dan DPRD DKI Jakarta harus bisa menjelaskan ke publik, mengapa anggaran bisa melonjak sedemikian besar."

"Apakah hal tersebut bukan pemborosan? Bukankah kemiskinan termasuk isu yang disorot dengan tajam dalam Pilgub Jakarta saat ini?" ucap Febri saat dihubungi wartawan, Rabu (21/12/2016).

Saat ini, ICW belum bisa menilai apakah ada main mata atau konkalingkong antara Plt Gubernur DKI dengan DPRD DKI karena belum ada bukti,

"Tapi berdasarkan pengalaman, ada potensi hal tersebut terjadi," kata Febri.

Halaman
12
Editor: Hendra
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved