GESA Bertemu DPRD Babel Bahas Dilema Dana CSR PT Timah

Sebelum melakukan audiensi ini, Gesa sudah terlebih dahulu menggelar FGD mengenai hal yang sama.

GESA Bertemu DPRD Babel Bahas Dilema Dana CSR PT Timah
IST
Gerakan Sadar Keadilan (GESA) Bangka Belitung melakukan audiensi ke DPRD Babel, beberapa waktu lalu. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA,   -- Gerakan Sadar Keadilan (GESA) Bangka Belitung melakukan audiensi ke DPRD Babel. Pertemuan ini membahas dilema dana CSR.

Sebelum melakukan audiensi ini, Gesa sudah terlebih dahulu menggelar FGD mengenai hal yang sama.

Perwakilan Tim Pemantau CSR Gustari menjelaskan putusan hakim yang dilakukan nantinya terhadap kasus yang menimpa Abang Faizal terkait penggunaan dana SCR PT Timah dalam kegiatan home stay akan menjadi yurisprudensi bagi kasus lain yang serupa dikemudian hari.

Menurut Gustari, GESA dan Tim Pemantau CSR mengunjungi DPRD Provinsi Babel bertujuan untuk meminta DPRD Provinsi Babel  mengadakan pertemuan dengan Kejati, pihak BUMN dan Kapolda agar dapat  merumuskan solusi permasalahan dilema dana CSR di Babel.

“Dari hasil pertemuan tersebut nantinya bisa menjadi dasar kami untuk audensi dengan DPR-RI dan Menteri Keuangan RI,” ujar Gustari.

Wakil Ketua GESA Hafiz dari perwakilan Laskar Merah Putih (LMP) Kota Pangkalpinang mengaku bangga karena dari hasil pertemuan tersebut  DPRD Babel merespon persoalan yang GESA sampaikan. Hal ini dibuktikan dengan rencana DPRD Babel akan membawa permasalahan tersebut ke Banmus DPRD Babel.

Kemudian hasil diskusi tersebut akan diteruskan ke seluruh kabupaten/kota melalui Surat Edaran Gubernur ataupun Pergub.

“Sebagai perwakilan masyarakat LMP berkomitmen akan berada di garis depan demi memperjuangkan hak-hak masyarakat Babel, seperti yang telah kami lakukan pada permasalahan tambang rakyat. Kita dari GESA juga akan melakukan audensi ke DPR RI dan kementerian keuangan di awal tahun ini,” tukas Hafiz.

Sementara Sabri dari Bidang Hukum Pemuda Muhammadiyah  Babel menyatakan problem dana CSR yang sedang menunggu putusan ini dapat memberi keadilan bagi pengguna dana CSR.

Menurut Sabri,  Gesa semakin yakin akan problem hukum ini perlu dikaji kembali, mengingat beberapa waktu lalu Gesa menyambangi pakar hukum FH UBB Ibu Derita Prapti Rahayu.

Sabri juga menyatakan bahwa konteks dana CSR terhadap kasus Abang Faizal itu sifatnya lebih keperdataan.

“Bahkan bila ini pun dianggap sebagai masalah hukum lebih tepat masuk pada ranah kompetensi pengadilan perdata,” ujar Sabri.

Jika kasus ini dianalisis kembali, kata Sabri, maka hubungan kontraktual terjadi ketika si pemberi dana CSR menyerahkan dana tersebut ke pada si penerima. Apabila kewajiban hukum para pihak telah dipenuhi, maka disitu perjanjian tersebut dapat dinyatakan selesai secara hukum.

“Mengenai audiensi ke DPRD Provinsi Babel, tidak keliru sebagai upaya untuk meminta difasilitasi dengan pihak terkait, serta bahan rujukan ke DPR RI dan kementerian keuangan mengenai dana CSR ini,” tukas Sabri.

Kedatangan Permahi yang tergabung dalam Gesa ke DPRD Babel bermaksud meluruskan mengenai aturan tentang dana CSR. Pasalnya DPRD mempunyai wewenang pengawasan. Oleh karena itu mesti ada pendampingan untuk mengunjungi Kemenkeu RI dalam rangka mengatasi dilema dana CSR. (*/doi)

Penulis: Dody
Editor: Hendra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved