Wakil Ketua MUI Sayangkan Pernyataan Menkopolhukam Wiranto

Wiranto sebelumnya mengeluarkan pernyataan bahwa MUI harus berkordinasi dengan Kementerian Agama dan Polri setiap mengeluarkan fatwa.

Wakil Ketua MUI Sayangkan Pernyataan Menkopolhukam Wiranto
Kristian Erdianto
Menko Polhukam Wiranto saat ditemui usai acara DKPP Outlook 2017 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi, menyayangkan pernyataan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Wiranto.

Wiranto sebelumnya mengeluarkan pernyataan bahwa Majelis Ulama Indonesia harus berkordinasi dengan Kementerian Agama dan Polri setiap mengeluarkan fatwa.

Baca: Kapolri Ancam Tangkap Warga Asing Jika Melanggar

Menurut Zainut, MUI merupakan lembaga yang dijamin konstitusi dalam memberikan tuntunan untuk umat Islam.

Sehingga tidak sepatutnya pemerintah mengintervens dan membatasi dalam melayani masyarakat, termasuk dalam mengeluarkan fatwa.

Terlebih kebijakan-kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

"Pernyataan tersebut menurut saya sebagai bentuk kemunduran dalam praktek kehidupan berdemokrasi di Indonesia," ujar Zainut Tauhid Saadi dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com.

Baca: Kapolri Minta Warga Melapor Jika Dipaksa Gunakan Atribut Keagamaan

Setiap fatwa MUI, termasuk fatwa agar seorang muslim tidak mengenakan atribut nonmuslim, tidak diambil sembarangan.

Zainut Tauhid Saadi mengatakan fatwa itu dikeluarkan setelah mempertimbangkan berbagai hal.

"Tidak hanya mempertimbangkan aspek keagamaan saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebhinnekaan, toleransi, kerukunan sosial dan keutuhan NKRI," ujarnya.

Baca: Kapolri: Pengusaha Tak Boleh Paksa Karyawan Muslim Pakai Atribut Agama Lain

Menurutnya Fatwa MUI dapat menimbulkan keresahan sangat tidak beralasan.

Halaman
123
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved