Bambang: Penghentian Sementara Usaha Pertambangan Harus Melalui Kajian, Bukan Asumsi

Sedangkan mekanisme penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Bambang: Penghentian Sementara Usaha Pertambangan Harus Melalui Kajian, Bukan Asumsi
IST
Pengamat Timah Indonedis, Bambang Herdiansyah

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pengamat Timah Indonesia, Bambang Herdiansyah menanggapi pernyataan Azhar Romli terkait aktifitas tambang dilaut harus dihentikan sebelum dikeluarkan perda zonasi.

Kata Bambang, jika menurut Azhar perda zonasi ini diperlukan untuk mengatur wilayah yang diperuntukan untuk pariwisata, budidaya, tangkapan nelayan dan tambang, maka apa bedanya kegiatan yang dilakukan diwilayah yang dimaksudkan diatas. Seperti pertambangan, pariwisata, budidaya, nelayan harus ikut dihentikan sampai perda zonasi ditetapkan.

“Jika penghentian terhadap kegiatan usaha pertambangan para perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di wilayah pesisir laut ini, akan tetap diberlakuka tanpa melalui proses kajian yang mendalam, hal tersebut melanggar hak-hak pemegang (IUP) yang diatur oleh Pasal 94 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi : Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Bambang Herdiansyah kepadabangkapos.com, Kamis (22/12/2016).

Bambang juga menjelaskan bahwa untuk menentukan kondisi seperti yang disebutkan diatas, harus dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan berimbang, bukan berdasarkan asumsi.

Sedangkan mekanisme penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam Pasal 113, UU No. 4 Tahun 2009, penghentian sementara usaha pertambangan perusahaan pemegang IUP ada beberapa hal. Yakni; 
a. keadaan kahar;
b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

“Karena hakikat dari suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Dan isi yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dari berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda. Sedangkan dalam pelaksanaannya tetap saling terkait dan terhubung dengan peraturan yang lain. Inilah yang disebut dengan harmonisasi Peraturan perundang-undangan,” papar Bambang Herdiansyah. (can)

Penulis: Hendra
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved