Home »

Lokal

» Bangka

Mendra Sindir PDAM Tirta Bangka Sebut Perusahaan Daerah Air Mandi

Dia menilai saat ini PDAM baru sebatas perusahaan daerah air mandi bukan perusahaan daerah air minum.

Mendra Sindir PDAM Tirta Bangka Sebut Perusahaan Daerah Air Mandi
bangkapos.com/Nurhayati
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian didamping oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri dan Kemas Herman Susilo serta disaksikan Bupati Bangka H Tarmizi Saat menandatangani empat raperda yang diterima dan disetujui DPRD Kabupaten Bangka untuk disahkan menjadi Perda Kabupaten Bangka, Sabtu (24/12/2016) pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DPRD Kabupaten Bangka menerima dan menyetujui empat rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka untuk disahkan menjadi peraturan daerah, Sabtu (124/12/2016) pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka.

Empat raperda tersebut yakni raperda tentang pengelolaan dan penyelenggara pendidikan, raperda tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, raperda tentang perubahan atas perda no 4 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan raperda perlindungan sumber air baku.

Firdaus Djohan selaku Ketua Pansus Tujuh yang membahas raperda tentang pengelolaan dan penyelenggara pendidikan serta raperda tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan raperda pengelolaan dan penyelenggara pendidikan, untuk SLTA kewenangannya dialihkan kepada provinsi, sedangkan untuk pendidikan PAUD hingga SLTP merupakan wewenang kabupatan,

"Untuk Sanggar Kegiatan Belajar yang merupakan jabatan struktural berubah menjadi fungsional apabila sudah ada perda yang mengatur, maka dana-dana bantuan SKB dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dikucurkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia," harap Firdaus.

Untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan ini, pansus tujuh meminta Pemkab Bangka mengalokasikan anggaran paling sedikit 20 persen dari APBD.

Alokasi anggaran tersebut untuk operasional sekolah, pendidikan anggaran dinas bagi program peningkatan kualitas pendidikan, tenaga kependidikan dan sumber belajaran masyarakat, anggaran dinas lainnya yang menunjang pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan standar nasional pendidikan.

Sedangkan untuk dinas pemuda dan olahraga menurutnya, di dalam raperda ini telah terakomodir sesuai aturan yang berlaku. Sementara untuk kebudayaan belum diatur dan belum diakomodir yang akan diatur dalam peraturan bupati atau menunggu petunjuk aturan yang berlaku.

Mengenai raperda tentang penyelenggaraan amdal lalu lintas Firdaus menjelaskan, raperda ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan di pusat-pusat kegiatan dan usaha tertentu sehingga tercipta lalu lintas yang tertib, aman, lancar dan nyaman seiring dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

"Untuk menghilangkan kekhawatiran khususnya para pengusaha yang akan berinvestasi di daerah kita maka perda ini tidak mengatur wewenang yang berada di jalan provinsi dan pusat dalam draf ini hanya mengatur dampak lalu lintas di jalan kabupaten," jelas Firdaus.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help