KPU Beltim Imbau Keberadaan Posko Ikuti Ketentuan yang Ada

"Kami mengimbau keberadaan posko ini tetap mempedomani aturan-aturan yang ada," ujar Suro

KPU Beltim Imbau Keberadaan Posko Ikuti Ketentuan yang Ada
bangkapos.com/dok
Komisioner KPU Beltim Divisi SDM dan Parmas KPU Beltim Suro Mampan Sirega 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - KPU Belitung Timur (Beltim) mengimbau keberadaan posko tim pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Babel 2017 yang ada di Beltim dapat mengikuti ketentuan yang ada.

Hal ini dinyatakan oleh Komisioner KPU Beltim Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Suro Mampan Siregar.

Sejumlah ketentuan terkait ini, beber Suro, di antaranya adalah Keputusan KPU Babel nomor 51 dan 56 terkait Alat Peraga Kampanye (APK).

"Kami mengimbau keberadaan posko ini tetap mempedomani aturan-aturan yang ada," ujar Suro kepada Pos Belitung, Jumat (30/12/2016).

Dia memisalkan, keberadaan posko di luar zona APK yang telah ditetapkan tidak dibenarkan ikut dipasangi APK.

Termasuk, posko juga tidak diperkenankan memasang foto dan nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, ataupun pihak lain yang bukan pengurus parpol dan tim sukses Paslon.

"Kami memandang posko itu seperti rumah warga biasa. Kalau keberadaanya di dalam zona pemasangan APK, itu tidak masalah. Tapi kalau di luar zona dan pasang APK, itu berarti tidak sesuai ketentuan. Kami mempedomani bahwa APK itu diatur jenisnya, ukurannya, dan jumlahnya," beber Suro.

Pihaknya, ujar Suro, telah menerima laporan sejumlah keberadaan posko tim paslon di Beltim.

Namun, jumlah laporan tersebut tidak signifikan.

Sekalipun tidak ada ketentuan bahwa keberadaan posko harus dilaporkan, Suro menilai laporan tersebut tetap penting bagi penyelenggara pemilu.

"Memang tidak ada ketentuan harus melaporkan. Tapi kami tetap mengimbau keberadaan posko ini dilaporkan ke kami dan mengikuti ketentuan yang ada. Ini memudahkan kami dalam memonitoring penyelenggaraan pemilu," ucap Suro.

Suro melanjutkan, peran partisipasi masyarakat diharapkan jika menemukan keberadaan posko yang dinilai menyalahi aturan.

KPU Beltim, kata dia, akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Bisa dilaporan ke penyelenggara pemilu, baik KPU atau Panwaslu. Kalau kami kaji itu memang salah, ya kami berikan teguran," ujarnya. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved