Wakil Ketua KPK Menyesal Tangkap Sri Hartini Bupati Klaten, Karena Ternyata . .

Selama tahun ini, KPK menangkap empat orang kepala daerah. Mereka adalah Bupati Subang pada April, Bupati Banyuasin pada September, Wali Kota ...

Wakil Ketua KPK Menyesal Tangkap Sri Hartini Bupati Klaten, Karena Ternyata . .
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang sebesar Rp 2 miliar hasil operasi tangkap tangan (OTT) disaksikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (31/12/2016). KPK menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini dan PNS Kabupaten Klaten Suramlan sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

BANGKAPOS.COM -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif mengatakan penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini adalah kasus ke-17 yang dilakukan KPK selama 2016.

Baca: Mabuk Asmara, Sejoli Remaja Ini Mau Berbuat Mesum di Semak-semak, Tapi Ini yang terjadi

Selama tahun ini, KPK menangkap empat orang kepala daerah. Mereka adalah Bupati Subang pada April, Bupati Banyuasin pada September, Wali Kota Cimahi pada Desember, dan Bupati Klaten pada Desember.

Baca: Inilah Akhir Pelarian Ius Pane, Dari Tangan Bergetar Hingga Ngompol di Celana

Selebihnya adalah anggota DPR, DPD, DPRD, Ketua Pengadilan, hakim Tipikor, panitera, jaksa, dan kepala dinas.

Dari kasus Sri Hartini, Laode meminta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperhatikan secara serius pengangkatan posisi-posisi tertentu seperti diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Baca: Sopir ALS Sebut Ius Pane Kerap Naik Turun Bus Pastikan Tas Cokelat Miliknya Tak Dibawa Orang Lain

bupati klaten
Bupati Klaten Sri Hartini keluar dari gedung KPK memakai rompi tahanan usai diperiksa, Sabtu (31/12/2016). Sri Hartini ditahan KPK diduga terlibat kasus suap pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. TRIBUNNEWS/HERUDIN

"Karena banyak sekali informasi baru, baik itu promosi dan mutasi, dan KPK menengarai mungkin hal seperti ini tidak terjadi di Klaten saja, tapi di seluruh Indonesia," kata Laode, Sabtu (31/12).

KPK, kata Laode, berharap Kementerian Dalam Negeri betul-betul memonitor secara langsung yang berhubungan dengan penempatan pejabat.

Penempatan orang-orang di posisi-posisi tertentu diharapkan melalui sistem penilaian atau mekanisme penempatan yang transparan.

Laode mengatakan KPK akan melakukan koordinasi dengan Tim Sapu Bersih Pungli untuk menanggulangi fenomena jual-beli jabatan.

"Karena kami yakin ini tidak hanya di Klaten, tapi juga di daerah yang lain," kata dia.

Pada masyarakat, KPK berharap untuk melapor jika menemui atau mengalami sendiri praktik membayar pejabat untuk mendapat posisi tertentu.

Halaman
123
Editor: asmadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved