Wapres Tegaskan Ada Komunikasi di Pemerintah Soal Kenaikan Tarif STNK, BPKB dan Lainnya

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), menampik anggapan adanya lempar tanggungjawab dari pemerintah terkait dengan kenaikan tarif Penerimaan Negara...

Wapres Tegaskan Ada Komunikasi di Pemerintah Soal Kenaikan Tarif STNK, BPKB dan Lainnya
dok.Kemenpar
Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta 7 Desember 2016. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), menampik anggapan adanya lempar tanggungjawab dari pemerintah terkait dengan kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya untuk kendaraan bermotor.

Baca: Amerika Kini Memburu Anak Osama bin Laden

Pasalnya, Kementerian Keuangan dan Polri hanya dapat mengusulkan bukan menentukan kenaikan tarif PNBP untuk surat-surat kendaraan bermotor.

Baca: Heboh, Ada Wanita Cantik Menari Sambil Mengisi Bensin

"Soal komunikasi pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Kan Polri dan Menkeu mengatakan bahwa hanya mengusulkan. Memang karena itu dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah) jadi yang memutuskan presiden," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Baca: Jadi Viral, Tukang Parkir Misterius Sisihkan Rp 25 Ribu Per Hari untuk Anak Yatim

Karena itu kedua lembaga negara, kata JK, memberikan pernyataan bahwa keduanya hanya memberikan usulan dan bukan yang memutuskan kenaikan tarif untuk pengurusan STNK, BPKB dan STCK tersebut.

Baca: Kejam, Wanita Paruh Baya dan Putranya Ini Diikat di Pohon Yang Penuh Semut Api Ganas Hingga Tewas

"Tetapi pasti mulai dari Kapolri lalu ke Menkeu pasti ada koordinasi walaupun keputusan akhirnya ada di presiden yang menandatanganinya atas usul dari bawah. Begitu jalurnya," urai JK.

Penulis: Amriyono Prakoso

Editor: asmadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved