Ketua DPD FPI Dilaporkan ke Polisi, Kuasa Hukum Ahok Sebut Ini Alasannya

"Katanya SMS-nya sudah dihapus, nomor teleponnya tidak dicatat. Apa benar dari Pulau Seribu? Dia bilang juga tidak kenal

Ketua DPD FPI Dilaporkan ke Polisi, Kuasa Hukum Ahok Sebut Ini Alasannya
Jessi Carina
Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan pandangan mereka tentang kredibilitas saksi di persidangan kasus penodaan agama. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA,  - Tim pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan saksi persidangan kasus dugaan penistaan agama, Ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) Muchsin Alatas ke polisi.

Muchsin dilaporkan ke polisi karena diduga memberikan kesaksian palsu saat di persidangan.

Baca: Tujuh Falsafah Jawa Anas di Twitter Sindir SBY?, Pasek Sebut Merespon Isu yang Hangat

"Kami sudah laporkan habib Muchsin. Kenapa di laporkan? Karena dia mengaku mendapat SMS, ternyata tidak ada buktinya dia menerima telepon dan mendapat SMS," ujar kuasa hukum Ahok, Wayan Sudirta, di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2017).

Baca: Perasaan Adi Tidak Karuan, Ternyata Musibah Menimpa Anaknya Mahasiswa di Yogyakarta

Wayan menjelaskan, di dalam persidangan, Muchsin tidak bisa membuktikan bahwa ada SMS atau telepon dari warga Kepulauan Seribu yang menyatakan ada dugaan penodaan agama saat Ahok berkunjung ke Pulau Pramuka pada 27 September 2016 lalu.

Baca: Inilah Video yang Bikin Geger, Siswi Melahirkan di Kelas Saat Jam Pelajaran

"Katanya SMS-nya sudah dihapus, nomor teleponnya tidak dicatat. Apa benar dari Pulau Seribu? Dia bilang juga tidak kenal, tidak bisa membuktikan bahwa orang orang itu dari Pulau Seribu," ucap dia.

Tak hanya itu, Wayan juga mempermasalahkan mengenai keterangan Muchsin di persidangan yang menyebut dirinya mewakili 39 organisasi masyarakat dalam melaporkan Ahok.

Menurut wayan, Muchsin tidak bisa membuktikan hal itu.

"Dia juga bilang katanya mewakili 39 ormas, ketika ditanya, kita tanya datanya, dia tidak bisa buktikan," kata dia.

Wayan mengatakan, dia tidak bisa membiarkan ada saksi yang memberi keterangan palsu dalam persidangan.

Menurut dia, itu sudah melanggar hukum karena saksi disumpah sebelum bersaksi.

"Bagaimana kita bisa saksi-saksi seperti ini dibiarkan terus menerus. Terutama hak hak dari Pas Basuki ini karena ada peradilan ini hak untuk kampanyenya hilang. Itu kan pelanggaran hak asasi," ujarnya.

Penulis : Akhdi Martin Pratama/Kompas.com

Editor: Hendra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved