Kinerja Bendahara Seperti Ini Rugikan Negara, Dendanya Ditanggung SKPD

Kondisi ini menyebabkan kerugian negara karena bendahara harus membayar denda dan sanksi administrasi yang dibebankan

Kinerja Bendahara Seperti Ini Rugikan Negara, Dendanya Ditanggung SKPD
Bangkapos/Nurhayati
Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungailiat Tiung Florida 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungailiat Tiung Florida mengungkapkan beberapa bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering terlambat melakukan kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT tahunan.

Kondisi ini menyebabkan kerugian negara karena bendahara harus membayar denda dan sanksi administrasi yang dibebankan kepada anggaran SKPD mereka.

"Iya itu yang menjadi kendala kita saat ini, jadi ada beberapa, nggak semuanya. Ada beberapa bendahara SKPD memang terlambat melakukan kewajiban perpajakan sehingga dikenakan sanksi. Inikan merugikan kita juga, karena kita nggak tahu nih dana untuk membayar sanksi itukan dibebankan kepada SKPD tersebut," sesal Tiung kepada bangkapos.com, sebelum melakukan penyuluhan dan edukasi perpajakan bagi bendahara SKPD, Selasa (24/1/2017) di Ruang Operasional Room Kantor Bupati Bangka.

Ia menilai, keterlambatan kewajiban perpajakan ini sangat disayangkan kalau dana dari SKPD harus digunakan untuk membayar denda dan sanksi administrasi karena itu sebenarnya bisa dihindari.

Untuk itulah KP2KP mengadakan edukasi perpajakan yang diikuti 50 bendahara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Tujuan edukasi ini untuk memberikan pengetahuan kepada bendahara agar dapat membuat bukti potong 1721A1 dalam rangka membuat SPT Tahunan melalui e-filing.

"Jadi diharapkan dengan ada pelatihan ini bendahara tidak akan salah lagi dalam membuat bukti potong karena itu adalah sebagai dasar untuk membuat SPT tahunan," jelas Tiung.

Menurutnya, kewajiban wajib pajak yang mempunyai NPWP salah satunya membuat laporan wajib pajak. Untuk itulah Tiung mengingatkan bendahara SKPD bahwa laporan SPT tahunan ini batas waktu tanggal 31 Maret 2017.

"Jadi untuk tahun pajak 2016 batas waktunya adalah 31 Maret 2017. Oleh karena itu diharapkan kita dari awal sudah persiapan untuk memberikan edukasi. Jadi tidak mepet-mepet karena biasanya kecenderungan wajib pajak itu, laporan sudah mepet-mepet waktu," keluh Tiung.

Ditegaskannya, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban berupa laporan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan sanksi adminitrasi pajak. Untuk denda administrasi besar tarifnya fix sesuai Pasal 7 UU KUP yaitu sebesar Rp 100.000.

Sedangkan besar sanksi administrasi pajak tergantung berapa lama bendaraha SKPD tidak melakukan kewajiban berupa pelaporan pajak dan berapa persen pajak yang harus dibayar.

"Untuk saat ini UU KUP-nya belum diubah, ini karena untuk pelaporan jadi tarifnya fix denda adminitrasi, tapi kalau sanksi administrasi beda lagi. Kita hitung dari dua persen kali jumlah kurang dibayar kali bulannya," jelas Tiung.

Ia menilai bendahara mempunyai peranan yang penting dalam penerimaan negara. Untuk itu diharapkan lebih mengetahui dan peduli tentang pajak dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga menjadi mitra KP2KP dan bersinergi dengan Pemkab Bangka untuk lebih meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bangka.

"Kita berharap ini merupakan tahap awal dari sosialisasi dan edukasi. Yang pertama kita lakukan tahun 2017 ini," ungkap Tiung.

Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved