Kejari Bangka Adakan MoU dengan Polman Babel dan RSUD Sungailiat

Menurut Ketua Kejari Bangka Supardi selama ini masyarakat hanya mengenal kejaksaan di bidang pidana umum berkaitan dengan kasus

Kejari Bangka Adakan MoU dengan Polman Babel dan RSUD Sungailiat
bangkapos.com/Nurhayati
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Supardi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktur Polman Negeri Bangka Sugeng Ariyono, Jumat (27/1/2017) di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kejaksaan Negeri Bangka melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak Polman Negeri Bangka dan Rumah Sakit Umum (RSUD) Sungailiat, Jumat (27/1/2017) di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri Bangka.

Menurut Ketua Kejari Bangka Supardi selama ini masyarakat hanya mengenal kejaksaan di bidang pidana umum berkaitan dengan kasus yang diusut oleh pihak kepolisian dan tindak pidana korupsi (tipikor).

Namun ada juga Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.

Sebagai jaksa pengacara negara (JPN ada dua kasus gugatan perdata yang ditangani Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bangka yakni kasus gugatan perdata Pasar Kite dan SMAN 2 Mendobarat.

"Untuk kasus perdata ini dari kejaksaan menanggani kasus perdata Pasar Kite, kita wakili pemerintah kita menang. SMAN 2 Mendobarat kita mengalami kendala," ungkap Supardi dalam sambutannya.

Menurutnya dengan adanya MoU ini pihak kejaksaan bisa memberikan pertimbangan hukum dan bantuan hukum kepada pihak Polman Babel dan RSUD Sungailiat terkait perkara perdata dan tata usaha negara.

"Tugas ini sesuai dengan instruksi presiden dan jaksa agung. Melalui ini kegiatan TP4D bisa ditingkatkan. Lebih baik pencegahan dari awal mudah-mudahan tidak terjadi," harap Supardi.

MoU ini dikatakannya berkelanjutan yang merupakan amanah dari pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved