Bupati Tarmizi Seolah Ditampar, Dana Bansos Kematian Rp 1,9 Miliar Diselewengkan

terungkapnya kasus penyelewengan dana bantuan sosial dana kematian senilai Rp 1,9 milyar yang diduga diselewengkan oleh Oknum

Bupati Tarmizi Seolah Ditampar, Dana Bansos Kematian Rp 1,9 Miliar Diselewengkan
nurhayati/bangkapos.com
Bupati Bangka H Tarmizi Saat ketika melantik para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Bangka, Selasa (3/1/2017) di Halaman Kantor Bupati Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA --Bupati Bangka H Tarmizi Saat mengakui Pemkab Bangka tertampar juga dengan terungkapnya kasus penyelewengan dana bantuan sosial dana kematian senilai Rp 1,9 milyar yang diduga diselewengkan oleh Oknum Mantan Bendahara DPPKAD Kabupaten Bangka Sl dimana sekarang sudah diserahkan Pemkab Bangka kepada aparat penegak hukum untuk prosesnya hukumnya.

Baca: Tarmizi Menilai Banjir Akibat Membebaskan Aktivitias Pertambangan

"Karena kemarin membuat kita tertampar juga ada temuannya bantuan sosial itu, itu santunan kematian menjadi masalah secara hukum. Itu kita serah kepada aparat hukum, saya tidak ingin terulang lagi. Oleh karena itu kepala SKPD harus betul-betul ketat," tegas Tarmizi kepada bangkapos.com usai acara penandatangan serentak kinerja SKPD di Pemkab Bangka, Selasa (31/1/2017) di Kantor Bupati Bangka.

Baca: Bukan Isu Lagi, Hardi Akui Honorer Tak Disiplin Kontraknya Tidak Diperpanjang

Namun menurutnya kasus penyelewengan dana bansos tersebut tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah hanya saja Pemkab Bangka tidak merasa nyaman dengan pihak Badan Pemeriksa Keungan Perwakilan Babel, karena seharusnya laporan keuangan penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Bangka memperoleh predikat WTP.

"Karena temuan itulah kita tidak dapat WTP, maka tahun ini tidak boleh terulang lagi, termasuk 2016 dicek kembali, teliti kembali jangan sampai ada masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik," tegas Tarmizi.

Baca: Setubuhi Gadis ABG di Kontrakannya, Pria ini Dibekuk Polisi Tanpa Perlawanan

Di sisi lain ia merasa bangga berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kinerja SKPD di Pemkab Bangka pada tahun 2015 termasuk terbaik dan mendapat peringkat pertama untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan untuk Tahun 2014 lalu penilaian kinerja SKPD di Pemkab Bangka memperoleh peringkat kedua.

"Kita berharap ini dipertahankan terus. Kita ingin nanti juga menurut BPKP bisa masuk 10 nasional. Kita berharap tahun ini hasil pertemuan dengan BPKP dan BPK untuk penerimaan hasil pemeriksaan belanja modal," kata Tarmizi

Ia berharap, hasil laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Babel, Pemkab Bangka bisa memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kita berharap tahun 2016 ini kita WTP (Wajar Tanpa Pengecualian-red) biarpun masih ada kendala termasuk hutang-hutang yang lama temuan belum tuntas semuanya, ada 700 lebih temuan. Kita sudah selesai menindaklanjuti sekitar 500 lebih, ada tinggal 100 lebih dan itu termasuk piutang yang sudah meninggal, motor yang hilang itu harus kita tindaklanjuti termasuk temuan SKPD yang lama misalnya perusahaan tertentu memborong tetapi belum bayar dendanya itu harus kita kejar untuk dibayar kembali," ungkap Tarmizi.

Dia menegaskan, semua temuan BPK tersebut harus bisa ditindaklanjuti dan diatasi oleh Pemkab Bangka. Untuk temuan terbaru diakuinya diberi waktu 60 hari oleh BPK sedangkan temuan yang lama sudah masuk ke website BPK yang tetap harus ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Tarmizi mengaku tidak ingin bermasalah secara hukum.

"Kita ingin kinerjanya bagus, temuan BPK tidak ada yang signifikan," harap Tarmizi.

Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved